TESIS HUKUM TATA NEGARA ( KODE E 1 )
- TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (2000)
- PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTODA DI KAB. BANYUMAS (2003)
- PENGAJUAN HAK MEMINTA KETERANGAN ANTERPELASI OLEH DPRD PROP RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KAB. KAMPAR (PERSPEKTIF UU NO. 22 TH 1999) (2003)
- PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 25 TH 1999 (2003)
- EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (2003)
- LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (2003)
- PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KAB. TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (2004)
- PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (2003)
- FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMDA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI KAB. BANYUMAS (2002)
TESIS HUKUM TATA NEGARA ( KODE O-9 )
- FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KECAMATAN TEMINABUAN KABUPATEN SORONG.
- PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (2003)
- PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT.