Contoh Skripsi Administrasi Pajak

By | September 20, 2023
0 Comment



Contoh skripsi administrasi pajak kode Y (HARDCOPY).

  1. ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT UU NO : 10 TAHUN 1994 DENGAN UU NO : 17 TAHUN 2000 (STUDI PUSTAKA (2006)
  2. PEMAHAMAN PEMILIK USAHA KOS TENTANG PERATURAN PAJAK PENGHASILAN  (2006)
  3. ANALISIS KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS PAJAK TERHADAP PAJAK DAERAH (2007)
  4. EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MEMINIMALKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG (STUDI KASUS PADA PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI SURAKARTA (2007)
  5. ANALISIS PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KONSINYASI SEBAGAI ALAT DAN STANDAR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN KONVEKSI ERLYN FASHION) (2005)
  6. ANALISIS SIKAP WAJIB PAJAK ASSESMENT SYSTEM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PAJAK PARKIR DI KOTA YOGYAKARTA (2007)
  7. ANALISIS PERANAN PAJAK  BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KAB. KLATEN TAHUN 2000- 2004) (2007)
  8. ANALISIS PERANAN PAJAK  BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KAB. KLATEN TAHUN 2000- 2004) (2007)
  9. KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KUANTAN SINGINGI PROP. RIAU) (2007)
  10. ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN LABA BUMN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA KAB. BOYOLALI) (2006)
  11. EVALUASI PENURUNAN BIAYA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PENERBIT PERCETAKAN KANISIUS YK) (2002)
  12. ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KAB.KLATEN) (2008)
  13. KONTRIBUSI RETRIBUSI  DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KAB. KARANGANYAR TAHUN 2000 – 2004) (2005)
  14. KONTRIBUSI DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SERTA PERUBAHAN DAN PREDIKSI DANA PERIMBANGAN UNTUK TAHUN MENDATANG (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YK) (2006)
  15. ANALISIS PERIMBANGAN PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI KHUSUS (2006)
  16. TINJAUAN PAJAK PENGHASILAN  PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENURUT PERATURN UU PERPAJAKAN TAHUN 2000 (2004)
  17. EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU PADA TAHUN 2005 (STUDI KASUS PADA RS. X) (2007)
  18. PERANAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KAB. SINTANG KALIMANTAN BARAT PADA TAHUN 2001 – 2004 (2006)
  19. ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK DAN FAKTA-FAKTA YANG DAPAT MENGURANGI JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK XX) (2006)
  20. PERILAKU AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN FRINCE BENEFITS DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. INDUSTRI SANDANG II (PERSERO) UNIT PABRITEKS TEGAL (MENURUT UU PAJAK PENGHASLIAN 1995) (1997)
  21. ANALISA PENGENAAN PAJAK TERHADAP TRANSKASI AKTIVA (TANAH DAN BANGUNAN ) YANG DIBIAYAI SECARA BOT (BUILT, OPERATE AND TRANSFER) STUDI PUSTAKA (1997)
  22. PENYESUAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ATAS PAJAK PENGHASILAN NO. 10 TAHUN 1994 PADA CV. SUMBER JATI KEDIRI (1999)
  23. PENGARUH PELAKSANAAN  PUNGUTAN  PAJAK PEMBANGUNAN I SEBAGAI SALAH SATU SEKTOR PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH (TINJAUAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KODYA DATI II MALANG (1996)
  24. PERBEDAAN PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BEBAN MENURUT UU PAJAK PENGHASILAN 1994 DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 1995 (STUDI KASUS PADA CV. BRANTAS MALANG) (1997)
  25. SISTEM PENGAWASAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN PADA DISPENDA TK I JATIM DI NGAWI (2001)
  26. PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PPH PASAL 25 DALAM RANGKA PENGHEMATAN KAS (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR PT. BUKIT BARISAN TRACO DI MALANG (1997)
  27. EFEKTIVITAS PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. BLITAR DALAM MENGHADAPI OTONOMI BEBAS (2001)
  28. ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN  PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 MENURUT UU PERPAJAKAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN ROKOK GUDANG SORGUM MALANG (2001)
  29. REKONSISLIASI LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN UU NO. 10 TAHUN 1994 UNTUK MENYUSUN LAPORAN LABA RUGI FISKAL PADA PT. PANCAMITRA ICHGO JAYA MALANG (1997)
  30. PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PADA PENJUALAN TERHADAP ALIRAN KAS PADA PT. TIGA BERLIAN AUTO GRAHA SEMARANG (1999)
  31. OPERASIONAL AUDIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PADA BAGIAN PRODUKSI (STUDY KASUS PADA PT. HARSA SATRIA MALANG) (1996)
  32. DAMPAK PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERENCANAAN LABA PADA PERUSAHAAN KUNINGAN KRISNA DI JUANA (1996)
  33. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA KUD DHARMA BHAKTI TANI SANAN KULON BLITAR (2001)
  34. EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN TK II BIMA (1997)
  35. PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PAJAK DAERAH DALAM  MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKAB. DATI II TABANAN (1999)
  36. PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR PT. SAHEMAS ABADI JAYA SURABAYA (1997)
  37. PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGARUHNYA PADA LAPORAN KEUANGAN PADA PT. SUMBER URIP MALANG (1999)
  38. MEKANISME PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, 25, & 29 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (STUDI PADA PT.TELKOM INDONESIA TBK KANDATEL YK) (2008)
  39. EVALUASI PELAKSANAAN PENETAPAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI PT. MADUBARU (PG/PS MADUKISMO YK (2008)
  40. EVALUASI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DALAM MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN SPT DI KPP PRATAMA MAGELANG (2008)
  41. EVALUASI PENGURANGAN PBB PASCA GEMPA BUMI TERHADAP PENERIMAAN PBB TAHUN 2006 , 2007 DAN 2008 DI KPP PRATAMA YK (2008)
  42. MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI  PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YK SLEMAN) (2008)
  43. PROSES PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DIY (2008)
  44. EVALUASI SISTEM REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAP. KEUANGAN FISKAL DI PT. ASELI DAGADU JOGJA (2005)
  45. EKSTENSIFIKASI JUMLAH WAJIB PAJAK DENGAN PEMBERIAN NPWP SECARA JABATAN DAN PWPM DI KPP PRATAMA SLEMAN (2008)
  46. ANALISIS PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT PERUSAHAAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MINUMAN TRADISIONAL GULAS JUISARI) (1999)
  47. ANALISIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG NEWAH (PPNBM) TERHADAP TRANSAKSI E. COMMERCE MELATI INTERNET (1999)
  48. ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN KHUSUSNYA PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA PENGUSAHA WARNET DI KAB. SLEMAN) (2008)
  49. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BUMI PAMALAYU MAHEBAT KOTA JAMBI (STUDI KASUS USAHA REAL ESTATE RUMAH SEDERHANA SEHAT) (2009)
  50. EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN (2009)
  51. PERANAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANJUNGPRIOK (2000)
  52. PERHITUNGAN PPH BADAN DAN PPH 21 CV. OTO DI CV. SWARTA MITRA KONSULTAN (2009)
  53. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASAL 23 DAN PASAL 25 PADA CV. MIDAS SPORT GLOVE TAHUN 2008 (2009)
  54. TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BANTUL PERIODE 2008-2009 (2010)
  55. PENGHITUNGAN PPH BADAN DAN PPH 21 TAHUN 2008 PT X DI CV. SWARTA MITRA KONSULTAN UTY (2009)
  56. PERBEDAAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PEMBUKUAN DAN NORMA PENGHITUNGAN (STUDI KASUS PADA RESTORAN BUNTUT SAPI SOUP AND GRILL) (2009)
  57. MEKANISME PERHITUNGAN PPH CV. ALTAR WISIA DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PPH PASAL 21 (2009)
  58. MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG ATAS PENGHASILAN AKSA OPTIK DAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN (2009)
  59. MEKANISME PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  KEPADA WAJIB PAJAK (2009)
  60. PERANAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MALUKU TENGGARA (2009)
  61. ANALISIS POTENSI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN KOTA YK (STUDI KASUS TEMPAT BILLYARD) (2009)
  62. SEWA GUNA USAHA (LEASING) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UNTUK PENGHEMATAN PAJAK ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA KENDARAAN PADA PT. CENTRIS RAYA TAXI TRANSPORTASI (CENTRIS ) TAXI (2009)
  63. MEMBANDINGKAN PERHITUNGAN PPH BADAN  DAN PPH 21PADA PT.INDRACIPTA PARISATRIA BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2000 DENGAN UU NO. 36 TAHUN 2008 (2009)
  64. ANALISIS REVALUASI ASET TETAP SERTA KAITANNYA DENGAN ASPEK PERPAJAKAN PT ZYX (2009)