Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja, Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

By | February 18, 2016

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politk sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja / buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik ( Khakim, 2003:60).

Perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam ( Asikin, 2002:76):

  1. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerjaan dalam bentuk penghasailan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
  2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
  3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan

Selain perlindungan tenaga kerja diatas, terdapat perlindungan lain terhadap pekerja yaitu :

  1. Norma Keselamatan  Kerja, meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan pekejaan.
  2. Norma Kesehatan Kerja dan Higiene Kesehatan Perusahaan,  yaitu meliputi pemeliharaan dan peningkatan keselamatan kerja pekerja, penyediaan perawatan medis bagi pekerja, dan penetapan standar kesehatan kerja.
  3. Norma Kerja, berupa perlindungan hak tenaga kerja secara umum baik sistem pengupahan cuti, kesusilaan, dan religius dalam rangka memelihara kinerja pekerja.
  4. Norma kecelakaan kerja,  berupa pemberian ganti rugi perawatan atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan / atau menderita penyakit akibat pekerjaan, dalm hal ini ahli waris berhak untuk menerima gaji ganti rugi.

Selain perlindungan terhadap pekrjanya, terdapat jenis perlindungan lain, yaitu:

  • Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK )

Program jamsostek pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menurut Pasal 1 ayat 1 jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai penganti sebagain dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagainya akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal sunia. Program jamsostek merupakan kelanjutkan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja ( ASTEK ) yang didirikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997.

  • Perlindungan keselamatan dan kesehatan

Perlindungan upah merupakan aspek perlindungan yang paling penting bagi tenaga kerja. Bentuk perlindungan pengupahan merupakan tujuan dari pekerja/ buruh dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama pekerja / buruh melakukan pekerjaannya, ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Selama itu memang majikan wajib membayar upah itu ( Soepomo, 1987:12).

Pengupahan merupakan aspek penting dari pelindungan pekerja/buruh sebagaimana ditegaskan padal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 bahwa setiap pekerja / buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Daftar Pustaka

  • Abdul Khakim, 2003, Pengatur Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT.Citra Aditya. Bakti, Bandung.
  • Asikin, Zailan, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perbaruhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
  • Imam Soepomo, 1987, Pengatur Hukum Perubahan, Penerbit jambatan, Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *