Perilaku Birokrasi di Indonesia, Pengertian Birokrasi

By | March 8, 2016

Perilaku  Birokrasi di Indonesia

Pengertian Birokrasi

Berdasarkan etimoogi-nya, kata biro krasi berasal dari kata bureau yang berarti kantor atau meja, krasi yang berasal dari kata kratia yang berarti kekuasaan, jadi maksudnya kekuasaan yang berada pada orang-orang yang dibelakang meja. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) kata birokrasi artinya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-liku.

5571b46d0423bd844c8b4568

Pengertian Perilaku Birokrasi

Perilaku birokrasi adalah hakikatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungan (Thoha, 2005:138). Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi (dysfunction of bureaucracy). Dalam kaitanya dengan fenomena perilaku birokrasi maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sosial.

Perilaku manusia dalam organisasi sangat menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Thoha (2005:29) menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku seorang individu terbentuk melalui proses interaksi antara individu sendiri dengan lingkungannya.

Setiap individu mempunyai karakteritsik tersendiri, dan karakteristik tersebut akan dibawanya ketika ia memasuki lingkungan tertentu. Karakteristik ini berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan, pengalaman dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan organisasi sebagainya. Demikian pula halnya dengan organisasi sebagai lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keturunan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem imbalan dan sistem pengendalian. Jika karakteristik individu (aparat) dan karakteristik organisasi (birokrasi) berinteraksi, maka terbentuklah perilaku individu (aparat) dalam organisasi (birokrasi).

Perilaku Birokrasi Indonesia

Perilaku birokrasi di Indonesia berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari proses kesejarahan yang amat panjang, dari warisan kerajaan-kerajaan yang ada sampai saat pada lamanya masa kolonialisme. Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintah di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik yang sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan di Negara-negara maju, keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah (Dwiyanto, 2008:9).

Dengan demikian perilaku birokrasi di Indonesia merefleksikan percampuran atau perpaduan antara karakteristik birokrasi modern yang legal dan rasional, dengan karakteristik birokrasi yang berakar dalam sejarah. Jadi konsep neo-patrimonialisme memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional dalam bentuk institusi birokrasi, tetap juga memperlihatkan atribut yang patrimonial tertanam dalam bentuk pola perilaku.

Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya perilaku negative seperti korupsi, dengan adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat. Akar kurtural pada masyarakat Indonesia yang nepotisme juga memberikan dorongan bagi terjadinya tindak korupsi. Secara struktural, perilaku negative juga dapat diakibatkan oleh adanya faktor dominanya posisis birokrasi pemerintahan dalam pengguasaans sebagianbesar informasi kebijakan dan pengaturan kegiatan ekonomi ( Mas’oed, 2008:30).

Subtansi dari persoalan perilaku yang korup pada dasarnya merupakan bagian dari bentuk feodalisme yang terus dipelihara oleh sistem birokrasi. Hal ini menciptakan kehidupan birokrasi yang kental dengan upaya kooptasi penguasa Negara terhadap institusi birokrasi. Apalagi dominasi Negara mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat, yang kemudian menjadikan birokrasi menguasai sebagain besar informasi kebijakan untuk mempengaruhi opini publik.

Pendapat Mas’oed (2008:119-120) tersebut dalam teori Crouch disebut sebagai bentuk bureaucratic polity, yang ciri-cirinya sebagai berikut: Pertama, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah, sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuataan birokrasi. Ketiga masa diluar birokrasi secara politik dan ekonomi adalah pasif, yang sebagain adalah merupakan kelemahan partai politik dan secara timbal balik menguatkan birokrasi.

Analisis ini menjelaskan, bahwa kepentingan pengguasa Negara yang diwakili lewat institusi birokrasi mengalami penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengontrol birokrasi, tetapi juga karena ketidakmampuan birokrasi sendiri melepaskan diri dari cengkraman penguasa negara.

Daftar Pustaka

  • Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
  • Mas’oed, Mohtar. 2008. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  • Toha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *