Definisi Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian

By | February 16, 2016

Definisi Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatau perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak duat atau lebih orang-orang yang ditunjukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak yang lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbale balik ( Patrik, 1988: 1-3).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terhdapat beberapa unsure-unsur yaitu ( Patrik, 1988:4).

  1. Ada Pihak-pihak. Pihak disini adalah subyek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang.
  2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
  3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
  4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak –pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
  5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secra lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatau perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun untuk sahnya suatau perjanjian diperlukan syarat ( Pasal 1320 KUH Pedata), yaitu :

  1. Sepakat mereka mengikat dirinya, Kesepakatan mereka yang meningkatkan diri adalah asas yang esinsial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “ kemamuan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
  2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan, hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan huku, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan ( curatele ), dan orang sakit jiwa.
  3. Suatu hal tetrtentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
  4. Suatu sebab yang halal, dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, menunggu / melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orang atau subjeknya mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena menenai objek dai perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu ( Subekti,, 1991: 1).

Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut ( Setiawa, 1979:50):

  1. Essentalia. Yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
  2. Naturalia, yaitu unsure yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
  3. Accidentalia, Yaitu unsure yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

Daftar Pustaka.

  • Patrik, Purwahid. 1988. Hukum Perdata II. Undip: Semarang
  • Subekti, R. 1991. Hukum Perjanjian. Intermasa: Jakarta.
  • Setiawan, R. 1979. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta: Bandung.

Kami SolusiTesis.com menerima jasa pembuatan skripsi dan tesis semua jurusan dengan kualitas terbaik, bergaransi sampai lulus, anti plagiat/orisinil dan terjamin. CS : 0877-3911-6555 (Whatsapp/SMS/Tlpn). Pin BBM : 5465F8D0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *