Contoh Contoh Tesis Hukum

By | October 9, 2015

Contoh tesis hukum kode Y (HARDCOPY).


  1. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/ LETTER OF CREDIT [L/C] DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM [BANK MANDIRI] KOTA MADYA PONTIANAK KALBAR (2001)
  2. ASPEK YURIDIS PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 45 1992. STUDI KASUS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN (1997)
  3. NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY [TELAAH KRITIS TERHADAP NEGARA HUKUM INDONESIA] (2001)
  4. PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA DAN RELEVANSI BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (1997)
  5. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI (1998)
  6. BISNIS E.COMMERCE WWW.SANUR.CO.ID [STUDI PEMBATASAN JAMINAN, SYARAT, DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK] (2003)
  7. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGARUH HUKUM DELIK ADAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERZINAAN DI LUAR KUHP DI LOMBOK DAN BALI (1998)
  8. PENYELENGGARAAN PERTANIAN LAHAN PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI PROPINSI DIY (2003)
  9. IJTIHAD MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM KELUARGA DALAM AL-FAT AWA  (2003)
  10. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (2003)
  11. MASALAH PENCEMARAN AKIBAT USAHA INDUSTRI KECIL [TELAAH KASUS DI BEBERAPA INDUSTRI KECIL (1999)
  12. TUGAS AKHIR : PERAN ORANG KATU [TOI KATU] DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU SULAWESI TENGAH (1999)
  13. KARYA TULIS : UPAYA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA PADA KELOMPOK MISKIN DI KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KOTIP PURWOKERTO (1999)
  14. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SD, SMP, SMA DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH KODYA YOGYAKARTA (1996)
  15. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BER-WAWASAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II KLATEN (1996)
  16. SIGNIFIKANSI PERANAN BALAI LATIHAN KERJA KHUSUS PARIWISATA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI EKSISTENSI PENGANGGURAN YANG BERKUALIFIKASI LULUSAN SMTA DI DIY / 2000 (2000)
  17. PAPER : EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KOTAMADYA YOGYAKARTA / 1998 (1988)
  18. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAKERJAAN DI KAB. BOGOR (2002)
  19. ADAT KAWIN LARI MASYARAKAT SASAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (2002)
  20. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 1 UU NO. 20 THN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBJEKNYA (2003)
  21. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI [SILARIANG] TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR / 2003 (2003)
  22. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI [STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN] / 20002 (2002)
  23. KEBIJAKAN BANK INDONESIA BAGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH [TELAAH ATAS KEBIJAKAN BI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI] / 1992 – 2002 (2002)
  24. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (2004)
  25. PRAKTEK MONEY LAUNDREING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE (2004)
  26. UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET  (2004)
  27. PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK [GROUP COMPANY] (2004)
  28. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL- BELI VALUTA ASING [FOREIGN EXCHANGE] KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA (2004)
  29. DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA (2004)
  30. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN (2003)
  31. PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DASAR PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI (2003)
  32. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI (2003)
  33. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM (2003)
  34. EKSPLOITASI KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS / 2003 (2003)
  35. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN MENJADI KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (2002)
  36. INFLASI DAN RIBA (2004)
  37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI (2003)
  38. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI (2003)
  39. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA (2002)
  40. PENYELENGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (2003)
  41. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (2002)
  42. PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS [SUATU TINJAUAN YURIDIS] (2002)
  43. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGA-KERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA  (2003)
  44. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (2003)
  45. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS (2003)
  46. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) (2002)
  47. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS (2003)
  48. EKSISTENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS  (2003)
  49. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (2003)
  50. TANGUNGJAWAB BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (2003)
  51. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 (2003)
  52. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 (2003)
  53. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA  (2004)
  54. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (2004)
  55. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (2004)
  56. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI (2004)
  57. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK (2003)
  58. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA (2003)
  59. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 4 TAHUN 1998 (2002)
  60. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA (2004)
  61. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI PAPUA (2004)
  62. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERS (2004)
  63. SOLUSI HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2003)
  64. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2003)
  65. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING [MLM] DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA (2004)
  66. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA  (2003)
  67. PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2003)
  68. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2003)
  69. PENGAJUAN HAK MEMINTA KETERANGAN [INTERPELASI] OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM  HAL PERMASALAHAN PEMERINTAH DI KABUPATEN KAMPAS [PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999] / 2003 (2003)
  70. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR (2003)
  71. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI  (2003)
  72. PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BUKOPIN CABANG KLATEN  (2005)
  73. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA AGEN [MAK COMBLANG] DI KOTA SINGKAWANG (2005)
  74. TINJAUAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN DAN KESULITAN PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA [SUMIR] DALAM PERKARA KEPAILITAN (2005)
  75. PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT / 2005 (2005)
  76. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (2004)
  77. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI (2004)
  78. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SAMARINDA DI LIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN (2004)
  79. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN [KPR BTN KHB] (2004)
  80. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN / STUDI KASUS DI POLRES WONOSOBO (2004)
  81. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA (2003)
  82. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI (2004)
  83. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GROUP 21 CINIPLEX DALAM INDUSTRI FILM (2005)
  84. PERWUJUDAN OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS (2005)
  85. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONG HOA DI KOTA SINGKAWANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT (2005)
  86. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA [PERSERO] DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT, CEPAT, DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA (2002)
  87. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI KABUPATEN BANYUMAS
  88. TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK (2004)
  89. PENJUALAN MELALUI LELANG ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA BANK PEMERINTAH OLEH PEJABAT LELANG KELAS I DI KOTA MAKASAR  (2004)
  90. PENJUALAN MELALUI LELANG ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA BANK PEMERINTAH OLEH PEJABAT LELANG KELAS I DI KOTA MAKASAR  (2004)
  91. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT (2005)
  92. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDEPENDEN DALAM EZUINO BISNIS NETWORK MARKETING DI JAKARTA (2005)
  93. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA (2003)
  94. PENERAPAN DOKTRIN PERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAAN TERBATAS DI INDONESIA (2005)
  95. GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK (2003)
  96. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA / STUDI DI POLRES BOYOLALI (2004)
  97. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (2004)
  98. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BELI SEWA MOBIL DENGAN CARA KREDIT PADA PT. TUNAS FINANCINDO DI MAKASAR (2005)
  99. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR  (2006)
  100. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMUT) (2005)
  101. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASAR (2005)
  102. UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARA ANGKUTAN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS (2003)
  103. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU (2006)
  104. HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM PRAKTEKNYA DI KOTA SINGKAWANG (2005)
  105. KEDUDUKAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 / 1995 (1995)
  106. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA / STUDI DI POLRES PURWOREJO (2003)
  107. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENARIKAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (2006)
  108. PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI (2006)
  109. PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM (2005)
  110. KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG ALIH TEKNOLOGI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT. COLA-COLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH, SEMARANG (2005)
  111. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROPINSI RIAU (2005)
  112. BISNIS E-COMERCE WWW.SANUR.CO.ID STUDI PEMBATASAN JAMINAN SYARAT DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK (2003)
  113. AUTENTIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK [SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA] (2006)
  114. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
  115. PENERAPAN KLAUSA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR PROPINSI BALI (2003)
  116. PERAN DEALER DAN BROKEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGS EXCHANGE ) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP  HUKUM BISNIS DI WILAYAH  SURAKARTA (2004)
  117. HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN (2003)
  118. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI (2003)
  119. AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT AKTA TANAH (PPAT) DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA – STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11 / PDT.G / 2002 PN. KALIANDA
  120. TINJAUAN PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PPAT DILUAR WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.11/pdt.6/2002/PN/Kalinda) (2007)
  121. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI KOTA CILEGON (2006)
  122. PELAKSANAAN AKAD HAWALAH PADA PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA CAB YOGYAKARTA (2007)
  123. KONSEKUENSI YURIDIS BAGI PARA KREDITUR TERHADAP PERNYATAAN PAILIT YANG DIMOHON OLEH SALAH SATU KREDITUR YANG TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI (2003)
  124. KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PA NO.384/PDT.6./2003/80 SEI TENTANG PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA SELONG LOMBOK TIMUR (2007)
  125. PERGESERAN PERAN WEWENANG DPRD DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI DPRD KAB KAMPAR) (2003)
  126. PERGESERAN KEKUASAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT KONSTITUSI INDONESIA (2004)
  127. PERAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAK LANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA KENDARI MENURUT UU NO.32 TAHUN 1999 (2001)
  128. HUBUNGAN TATA KERJA DPRD DENGAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI PROP RIAU (2005)
  129. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) STUDI MENURUT UU NO.22 TAHUN 1999 (,2003)
  130. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL DEBITUR MENGALAMI KEMACETAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FINANCIA PADA PT BANK BRI (PERSERO) KANTOR CAB CITDITIRO YOGYKARTA (2004)
  131. PELAKSANAAN PRINSIP LAHAN HUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI ANTARA BRI CABANG RUTENG DENGAN PETANI MANGGARAI NTT (2004)
  132. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF L DAN AYAT (7) UUJN (STUDI KASUS PUTUDSAN PENGADILAN NEGERI NO.143/PID/B/PN.DPS & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.59/PID.B/PT.DPS) (2008)
  133. TINJAUAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT OLEH PPAT DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI NO.II/PDT.6/2002/PN)kalinda (2007)
  134. PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KOTA SURAKARTA (2005)
  135. FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN (2007)
  136. PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MODAL KERJA MACET DI PT.BRI (PERSERO) CAB KATAMSO YOGYAKARTA  (2008)
  137. KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (KAJIAN TERHADAP PASAL 14 UU HAK TANGGUNGAN & PASALK 224 Hir PASAL 256 BBQ) (2006)
  138. PERANAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI NAZHIR MENURUT UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YOGYAKARTA (2008)
  139. KORUPSI DAN ILLEGAL LOGING (2006)
  140. TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERJANJIAN GADAI (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH CAB MLATI SLEMAN (2006)
  141. PENENTUAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF (BIDANG PERKAWINAN DAN PERJANJIAN) (1997)
  142. PENENTUAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF (BIDANG PERKAWINAN DAN PERJANJIAN) (2006)
  143. REGULASI MENGELOLA & MEMANFAATKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO FM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA DI KEPULAUAN RIAU (2007)
  144. PIUTANG SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN (BPR) KEPADA PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CAB PADANG (2008)
  145. KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP OVER KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK LIPPO TBK CAB YOGYAKARTA (2008)
  146. MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MADRASAH DI BANK SYARIAH YOGYAKARTA (STUDI ATAS BANK MUAMALAT INDONESIA, BTN DAN BANK SYARIAH (2008)
  147. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK GUGAT CERAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BARAT NTB) (2008)
  148. PERAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP UNIV. 11 MARET DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA (2003)
  149. PERAN PEMERINTAH PROPINSI PAPUA TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (2008)
  150. RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KARANG ANYAR KAB KARANGANYAR DITINJAU DARI PENGGUNAAN TANAH (2002)
  151. PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN MPR MENURUT OTONOMI KHUSUS PAPUA
  152. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM STUDI TENTANG KEDUDUKAN & PENGARUH HUKUM DELIK ADAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERZINAHAN DI LUAR KUTIP: DI LOMBOK DAN BALI (1986)
  153. JIHAD DAN TERORISME DALAM ISLAM (STUDI KARYA BERNAND LEWIS TERHADAP CRISIS OF ISLAM “HOLY WAR AND UNHOLY TEROR (2003) (2008)
  154. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUKUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KAB SIJUNJUNG (2008)
  155. KEBIJAKAN PERIJINAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN DAN PELAKSANAANNYA DI KAB BANYUMAS (2006)
  156. PERAN REAL ESTATE INDONESIA (REI) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNGAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN YANG RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA (2006)
  157. PERANAN BALAI KONSERVASI DAYA ALAM (KSDA) YOGYAKARTA DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP (2006)
  158. PENGARUH PERSEPSI DOKTER GIGI TENTANG UU PRAKTEK KEDOKTERAN TERHADAP PENERAPANNYA PADA DINAS KESEHATAN KAB SIJUNJUNG PROP. SUM-BAR (2007)
  159. KEKUATAN DAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN HUKUM UNTUK MEMBATALKAN AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN (2003)
  160. TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PENYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SUATU PERSEROAN TERBATAS (2007)
  161. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MOBIL DENGAN CARA INDENT DI KOTA YOGYAKARTA (2006)
  162. PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ADAT TIONGHOA DI KEC HILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG (2007)
  163. SUATU TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KREDIT ANTARA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP SULSEL DENGAN PT ASURANSI BANGUN ARDIKA (2005)
  164. UPAYA HAK LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM MENANGGULANGI KONSUMEN YANG INGKAR JANJI DI KOTA MAKASAR (2009)
  165. KEDUDUKAN TANAH DATI SEBAGAI TANAH ADAT DALAM SISTEM KEKERABATAN DI KOTA AMBON (2009)
  166. JANGKA WAKTU PROSES PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN & IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK KREDITUR (STUDI KASUS DI KOTA MAKASAR) (2009)
  167. SURAT PERINTAH KERJA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK SUL-SEL (2009)
  168. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BALI (2002)
  169. HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER (STUDI DI KEC MRANGGEN KAB DEMAK) (2006)
  170. AHLI DEBITUR SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CAB SEMARANG (2005)
  171. PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT BANK BRI CAB TEGAL (2008)
  172. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT.BRI CAB TEGAL (2008)
  173. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KEC BONANG KAB DEMAK (2004)
  174. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPOIN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (2007)
  175. ASPEK-ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA (2007)
  176. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KAB SUKOHARJO (2004)
  177. PENYELESAIAN MASALAH KERJASAMA PEMEGANG HAK MILIK DENGAN PT.TRIAGUNG SARANA TUNGGAL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI AYU DI KAB TEGAL PROP JATENG  (2005)
  178. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB PEMBANTU PASAR KLEWER SURAKARTA  (2008)
  179. KEDUDUKAN SENTANA NYEBURIN DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI (SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974) (2002)
  180. ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (2005)
  181. TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR CV.MUTIARA TRANSPORTATION DI KOTA TEGAL (2005)
  182. KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN DALAM KEPAILITAN (2007)
  183. EKSISTENSI AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KAB KARAWANG (2003)
  184. PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI SEPANJANG JAYA DI SEMARANG (2006)
  185. TANGGUNGJAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN BUKIT INDAH REGENSI SEMARANG) (2003)
  186. KEDUDUKAN TUGAS & FUNGSI BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KAB/KOTA (2005)
  187. PENGERTIAN UTANG DALAM KASUS KEPAILITAN (SUATU ANALISIS YURIDIS BERKAITAN DENGAN UTANG DALAM PUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA) (2003)
  188. PERKEMBANGAN BPR DI JATENG (2004)
  189. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK & ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEKSI (2007)
  190. PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG (2008)
  191. PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI DI KAB PADANG PARIAMAN (2008)
  192. PELAKSANAAN KEPMEMKOP DAN UKM NO.98 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS DI MALANG (2008)
  193. TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA BEKASI (2007)
  194. PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KAB KEBUMEN (2005)
  195. PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAHAN RI DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) AVOCET BOLAANG MONGONDOW (2008)
  196. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENGUATAN DI BAWAH TANGAN DAN PROYEK JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUCIA PADA PT.BRI (PERSERO) TBK CAB TENGERANG (2007)
  197. ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI & BANK KUSTODIAN DALAM PENGELOLAAN REKSADANA DI PASAR MODAL INDONESIA (2008)
  198. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (2004)
  199. KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGA-NEGARAAN INDONESIA (2008)
  200. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PT KA (PERSERO) DENGAN PENYEWA DI DAOP IV KOTA SEMARANG (2005)
  201. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KAB PATI (2004)
  202. TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUSU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA (2004)
  203. PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KAB KARANGANYAR (2003)
  204. EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DITINJAU IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KAB JEPARA
  205. POLA PENYELESAIAN PERKAWINAN NYEBURIN BERBEDA WANGSA DI WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KAB TABANAN (2002)
  206. AKIBAT PUTUSANNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG) (2005)
  207. AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 THN 2003 DI PEMERINTAHAN KAB JATENG (2006)
  208. KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUSAT KOPERASI KARYAWAN INDUSTI ROKOK KUDUS) (2006)
  209. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA BANK SYARIAH MANDIRI CAB PONTIANAK (2005)
  210. TANGGUNGJAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUIL SLAG) DI KODAM IV/DIPONOGORO (2002)
  211. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DENGAN RADIO SWASTA DI SEMARANG
  212. KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT/PEKRAMAN PANJER KELURAHAN PENJER, KEC DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR (2007)
  213. PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN PERMATA NGALIYAN MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BTN (PERSERO) (2004)
  214. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. SEMESTA FINANCE CAB SEMARANG (2008)
  215. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT SISTEM FIRST TO FILE BERDASARKAN UU NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS MEREK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MA NO.013 K/N//HOKI/2003)(2005)
  216. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN DI KAB WONOGIRI (2007)
  217. PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KEC SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG (2008)
  218. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA PT.BANK DANAMON TBK CAB SEMARANG (2009)
  219. IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL & RESIKO DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI PERBANKAN SYARIAH CAB MATARAM) (2008)
  220. PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PA SURAKARTA) (2007)
  221. SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (STUDI PADA MARGA NEGARA BATIN DI KEC KOTA AGUNG KAB TANGGAMUS)
  222. HAK MEWARIS PEREMPUAN & PERKEMBANGAN-NYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KAB PACITAN JAWA TIMUR (2004)
  223. STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KEC SELO KAB BOYOLALI (2003)AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI (2004)
  224. PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN (STUDI KASUS PADA PT SIERAD PRODUCE TBK) (2004)
  225. EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUCIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI (2007)
  226. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DI BEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (STUDI KASUS PADA PT.BANK MEGA TBK CAB BANJARMASIN (2009)
  227. PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG (2008)
  228. STATUS PENGUASAAN DARI MASYARAKAT DALAM AREAL PEMAKAMAN BERGOTA DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG (2005)
  229. KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MAL PRAKTEK (2005)
  230. PENERAPAN PASAL-PASAL KUH PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DI DALAM AKTA NOTARIS (2003)
  231. TANGGUNGJAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN (2006)
  232. PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WARNET SEBAGAI PENGGUNA AKHIR DENGAN MICROSOFT INDONESIA, DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA (2006)
  233. KAJIAN YURIDIS ANTARA PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT.PURI KENCANA MULYA PERSADA DI SEMARANG (2007)
  234. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH & ATAU BANGUNAN DI KOTA SEMARANG (2007)
  235. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM WARISAN ISLAM (2004)
  236. BATALNYA SUATU AKTA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DALAM RUTAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN MA RI NO.3641 K/PDT/2004) (2008)
  237. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN (2006)
  238. JAMINAN FIDUCIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT.BNI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG (2007)
  239. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBASAN HAK TANGGUNGAN DI PT.BRI (PERSERO) TBK CABANG BATANG (2007)
  240. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN GEDUNG ASRAMA DIKLAT TENAGA TEKNIS 2 LANTAI ANTARA DEPARTEMEN AGAMA DENGAN CV ESPRO CONSULTANT SEMARANG (2003)
  241. PENERAPAN ASAS “TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENYEHATAN & PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT.BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CAB SEMARANG (2005)
  242. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG DALAM PELAKSANAAN PEMBORONGAN  BANGUNAN DENGAN DANA APBD (STUDI DI PEMERINTAHAN KOTA PADANG)
  243. EFEKTIVITAS JAMINAN PERSEORANGAN (BORGTOHT) APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB PEMUDA SEMARANG (2005)
  244. PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DI KAB AMBARAWA BERDASARKAN PP NO.28 TAHUN 1977 (2004)
  245. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO.20 TH 2000 JO UU NO.21 TH 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN (BPHTB)
  246. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM & EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)
  247. KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG (2004)
  248. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI BRI (PERSERO) TBK KANTOR CAB PANDANARAN SEMARANG (2006)
  249. PELAKSANAAN PERDA NO.3 TH 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD PROP JATENG (2005)
  250. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KEC REMBANG KAB. REMBANG (2008)
  251. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL I ANGKA 13 UU NO.10 TH 1998 TENTANG PERBANKAN DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB BENGKULU (2008)
  252. SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN & UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI ANALISIS KASUS PT.PUTERA SEJAHTERA PIONEERINDO (PT.PSP TBK) DI MEDAN) (2006)
  253. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO DI WILAYAH KAB BOYOLALI (KAJIAN SOSIO YURIDIS PADA EFEKTIVITAS HUKUM GUNA MELINDUNGI GOLONGAN YANG LEMAH DALAM MASYARAKAT (2005)
  254. TNJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDOCIA (STUDI KASUS PADA ASTRA KREDIT COMPANIES (ACC) CAB SEMARANG (2005)
  255. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KEC MLATI SLEMAN` (2007)
  256. KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (1999)
  257. KEKUASAAN PRESIDEN DALAM BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 (ANALISIS YURIDIS KONSTITUSIONAL)
  258. PERLINDNGAN HUKUM TERHADAP “FRANCHISEE” DALAM “FRANCHISEE” AGREEMENT DI INDONESIA
  259. PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA “STUDI ANALISIS TENTANG METODE PEMBARUAN HUKUM BIDANG PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM KHI” (1998)
  260. PERKEMBANGAN LOGISTIK DALAM ISLAM PEMBENTUKKAN SISTEM HUKUM NASIONAL (2002)
  261. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR DALAM KEPAILITAN SUATU BANK (2004)
  262. PERUBAHAN KONSTITUSI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA (2002)
  263. PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SUATU PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYKARTA (2002)
  264. EVALUASI FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENYELENGGARAAN OTONOMI  DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DATI II MENURUT PP NO.45 TAHUN 1992 (STUDI KOMPARATIF ANTARA DATI II SLEMAN DAN DATI II PURWOREJO PERIODE 1992/1993 – 1996/1997 (2002)
  265. SIDANG TAHUNAN MPR-RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA) (2001)
  266. PASAL 31 UUD 1945 DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN STUDI TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DI BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UU NO.22 TAHUN 1999 DI KAB SLEMAN (2001)
  267. MERGER KONSOLIDASI & ALUSIASI BADAN USAHA MILIK PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA (STUDI KASUS DI BANK BUMN) (2000)
  268. KEDUDUKAN PARTAI OPOSISI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA MENURUT UUD 1945 (KAJIAN DARI SUDUT HUKUM TATA NEGARA) (2002)
  269. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEMITRAAN DI PT.BRI (PERSERO) TBK DAB SLEMAN (2007)
  270. EKSISTENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DALAM USAHA AL-MUDHAROBAH DI BANJARMASIN (2007)
  271. PENATAAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAB ENDE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERMENT (2009)
  272. UPAYA SERTIVIKASI HAK ATAS TANAH ADAT SUKU DAYAK BENUA MENJADI HAK MILIK PERORANGAN DI KAB KUTAI BARAT (2009)
  273. KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK BRI SYARIAH CAB YOGYAKARTA (2009)
  274. PEMBAGIAN HARTA SUARANG AKIBAT PERCERAIAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU KAITANNYA DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KENAGARIAN KOTA SANI KECAMATAN DAN KOTA SINGKARAK KAB SOLOK (2009)
  275. KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM LEGALITAS DAN WAARMERKING SURAT DI BAWAH TANGAH (2007)
  276. TINJAUAN PERANAN NOTARIS PPAT DALAM AKIBAT HUKUMAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PAD BNI CAB PADANG (2008)
  277. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.20 TH 1998 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENATAAN BANGUNAN DI KAB ENDE (2009)
  278. ASPEK HUKUM FORMAT INFORMED CONSENT & PENERAPANNYA DI RS DIY (2009)
  279. HUBUNGAN REGULASI DENGAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RSUD SLEMAN (2009)
  280. PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER PADA PERAWAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN MALPRAKTIK (2008)
  281. TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK : PERAN DAN PELAKSAAAN TUGAS PANITIA AJUDIKASI PERTANAHAN (STUDI KASUS DI DESA BANGUNJIWO KEC KASIHAN KAB BANTUL) (2007)
  282. PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA (2009)
  283. PELAKSANAAN PEMBATALAN HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.95/PDT.G/2004/PNSMG) (2009)
  284. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA KARAOKE INUL VIZTA DI SEMARANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA HUKUM KENOTARISAN (2008)
  285. ROYA DAN HAK TANGGUNGAN DALAM HAL BANK DILIKUIDASI DI KANTOR PERTANAHAN JAK-TIM (2009)
  286. TINJAUAN ATAS SURAT KUASA MEMBEBANKAN JAMINAN FIDUCIA DLM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN,SUATU STUDI DI PT.ARTHA PRIMA FINANCE CAB SEMARANG (2009)
  287. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN (2009)
  288. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA PT.BANK DANAMON TBK CAB SEMARANG (2009)
  289. ASPEK HUKUM FORMAT INFORMED CONSENT & PENERAPANNYA DI RS DIY (2009)
  290. FUNGSI WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM PENGAWASAN & PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA TANGERANG (2009)
  291. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH DALAM PERJANJIAN WARALABA LOKAL “EDOLA BURGER” DI BATAM (2009)
  292. UPAYA MENYELESAIKAN KREDIT BERMASALAH YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA PT.BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL TBK JAKARTA (2009)
  293. PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBASAN HAK TANGGUNGAN PT.BPR SAHABAT RATA ADIWARNA KAB TEGAL (2009)
  294. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH PELEPASAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI TANAH KEPUNYAAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA JAYAPURA “STUDI KASUS PERKARA NO.91/PDT.G/2001/PN.JPR JO.NO.34/PDT/2002/PT.IRJA” (2009)
  295. ASPEK HUKUM “GO PUBLIK” SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN (2009)
  296. PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI KEC SALIMPAUNG KAB TANAH DATAR PROP SUM-BAR.STUDI KASUS PERKARA NO.19/PDT.G/2002/ PN.B5 (2009)
  297. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DENGAN JAMINAN FINANCIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FINANCIA PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB KUDUS (2009)
  298. PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBATNYA. STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0951/PDT G/2007/PA.SMG (2009)
  299. TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET (STUDI KASUS PERKARA NO.580/PDT G/1998/NP.JAKPUS (2009)
  300. REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LABA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL PADA TV SWASTA LOKAL DI KOTA SEMARANG (2009)
  301. PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI MEKANISME OUTSOURCING ANTARA PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA.TBK DENGAN PT.INDOMEDIA NUSANTARA DALAM PENGELOLAAN CONTACT CENTER TELKOM (2009)
  302. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA PT.BANK DANAMON TBK CAB SEMARANG (2009)
  303. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PESAWAT TERBANG PADA PT.BANK CIMB NIAGA TBK JAKARTA (2009)
  304. HAK KREDITUR TERHADAP OBYEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM KEADAAN KREDIT MACET (STUDI PADA BANK KESAWAN TBK CAB KEBAYORAN JAKARTA SELATAN (2009)
  305. PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUCIA DALAM HAL KONSUMEN WANPRESTASI DI PT.MANDALA MULTIFINANCE.TBK CAB MAKASAR (2008)
  306. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA TENAGA KERJA (OUT SOURCING) DENGAN PERUSAHAAN PENGGUNA TENAGA KERJA (2008)
  307. ANALISIS YURIDIS JAMINAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO-TORAJA DI KAB TANA TORAJA (2008)
  308. PERKAWINAN SYARIFAH DAN AJAM (TELAAH PERILAKU MASYARAKAT BANJAR) (2005)
  309. IMPLEMENTASI PEMANGGILAN NOTARIS YANG TERKAIT DENGAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UU JABATAN NOTARIS DI KOTA MAKASAR (2009)
  310. PENGARUH NILAI-NILAI TASAWUF DALAM TATA NEGARA ADAT NUSANTARA (STUDI KONSTITUSI ADAT MURTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON) (2008)
  311. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) KAB KUANTAN SINGINGI PROP RIAU (2007)
  312. KAJIAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (2006)
  313. PERKAWINAN SYARIFAH DAN AJAM (TELAAH PERILAKU MASYARAKAT BANJAR) (2005)
  314. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI SEWA PADA PT.BASOWA BERLIAN MOTOR DI KOTA MANOKWARI (2007)
  315. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEMITRAAN DI PT.BRI (PERSERO).TBK CAB SLEMAN DIY (2007)
  316. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES NEGOSIASI DALAM PERKAWINAN MERARID PADA MASYARAKAT ADAT SASAK LOMBOK NTB (2009)
  317. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR 28/PDT.G/2007/PA.PDG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DAN  RELEVANSINYA TERHADAP PREKTEK NOTARIS (2008)
  318. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (2009)
  319. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TENDER BERBAGAI PROYEK KONTRUKSI DI SUL-SEL : ANALISIS TERHADAP TENDER YANG DIMENANGKAN OLEH PT.BUMI KARSA (2007)
  320. PERANAN PERATURAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI DAERAH DI KAB TAPANULI SELATAN (2009)
  321. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (2008)
  322. IMPLIKASI PEMAJUAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA PADA MASA ASIMILASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANUSIA MANDIRI (2010)
  323. ASPEK HUKUM ADOPSI TERHADAP ANAK PEREMPUAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PONTIANAK (2004)
  324. TINJAUAN HUKUM SDA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KONSERVASI TERUMBUKARANG DI TAMAN NASIONAL WAKATOHI (2010)
  325. TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK (2010)
  326. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARA LABA (ANALISIS KONTRAK BISNIS WARA LABA LOKAL “APOTEK K-24” DI SEMARANG (2010)
  327. TELAAH YURIDIS PEMBUATAN BLOG NOTARIS DI INTERNET (2010)
  328. PERANAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KAB BOLAANG MONGONDOW SUL-SEL (2010)
  329. PROBLEMATIKA GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK TOP) (2010)
  330. PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA PPAT YANG DIBUAT SEBELUM BERLAKUNYA PP NO.24 THN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT (2010)
  331. PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KEC KURANTI KOTA PADANG (2010)
  332. PENJUALAN OBYEK TANGGUNGAN MELALUI LELANG DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI LELANG DI KAB BANJAR NEGARA
  333. PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN RS HONORIS OLEH PT.SCIC MENJADI RS YAMARANA (2010)
  334. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DENGAN KONTRAK BANGUN SERAH GUNA/BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI PEMERINTAH DAERAH KAB PEKALONGAN (2010)
  335. AKIBAT HUKUM AKTA TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PENDAFTARAN TANAH (2010)
  336. PENERAPAN KEDEWASAAN DENGAN KELUARGA UU NO.30 TH 2004 DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL HAK ATAS TANAH DI SAMARINDA (2010)
  337. PEMBERIAN HAK MILIK AKTA TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PERUMAHAN BPT DI KOTA BOGOR) (2010)
  338. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI SEWA PADA PT.BOSOWA BERLIAN MOTOR DI KOTA MONOKWARI (2007)
  339. PERAN CAMAT SEBAGAI PPAT DALAM PENETAPAN NPOP BPHTB BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH DI KAB BOGOR (2010)
  340. AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KAB TANGERANG) (2010)
  341. PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA  SETELAH BERLAKUNYA PP NO.54 TH 2004 TENTANG PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI KEC BOGOR SELATAN KOTA BOGOR) (2010)
  342. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG (2010)
  343. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCEGAH PRAKTEK INSIDER TRANDING DI PASAR MODAL INDONESIA (2006)
  344. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PROGRAM KEMITRAAN PAD APT.BRI (PERSERO) TBK CAB SLEMAN YOGYAKARTA (2010)
  345. PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI YANG DIRAHASIAKAN MENURUT HUKUM ISLAM (2010)
  346. KEPASTIAN HUKUM BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI HAK KEPEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MA TENTANG SENGKETA TANAH MERUYA SELATAN (2010)
  347. ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BELUM BERSERTIFIKAT APABILA PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI) (2010)
  348. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI BAWAH SATU HEKTAR DAN PENETAPAN GANTI KERUGIANNYA (STUDI KASUS PELEBARAN JALAN GATOT SUBROTO DI KOTA TANGERANG) (2010)
  349. PERALIHAN TANAH BENGKOK DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN BOYOLALI NO.51/PDT.G/1999/PN.B) (2010)
  350. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH OUTSOURCING STUDI KASUS DI KAB KETAPANG (2009)
  351. PERGESERAN TANGGUNGJAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP ANAK KEMENAKAN MENURUT HUKUM ADAT  MINANGKABAU PADA MASYARAKAT PERIAMAN KOTA JAMBI (2010)
  352. KEDUDUKAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA (2010)
  353. AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT MENURUT UU NO.1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SAMARINDA (2010)
  354. WASIAT WAJIDAH SEBAGAI LEMBAGA DALAM HUKUM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT (2010)
  355. PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI DI KANTOR PERTANAHAN KAB TEGAL (2010)
  356. TANGGUNG  JAWAB PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET ATAS PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) YANG DIGUNAKAN (2010)
  357. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN (2010)
  358. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN SEKURITAS DALAM TRANSAKSI ATAS FASILITAS MARGIN TRADING (2010)
  359. PENERAPAN PASAL 48 UU NO.15 THN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PERJANJIAN LISENSI MEREK DI SUL-TENG (2010)
  360. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN WARA LABA (FRANCHISE) PEMASARAN PROPERTY ANTARA PT.RWP DENGAN PT.RGP (2010)
  361. TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM PERGURUAN TINGGI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH MENURUT UU NO.9 THN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (2010)
  362. NOVASI SUBYEKTIF PASIF KARENA MENINGGAL-NYA DEBITUR PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO) CAB. PEMUDA SEMARANG (2010)
  363. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI BUMN KEPADA USAHA MIKRO KECIL MELALUI PROGRAM MITRA BINAAN USAHA (STUDI PADA PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.CD SUB AREA SEMARANG (2010)
  364. IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM AL-MURABAHAN DI PT.BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (2010)
  365. MANFAAT AKTA NOTARIS DALAM JUAL BELI RUMAH BONGKAR PASANG (KNOCK DOWN HOUSE) STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BATU SEBERANG OGAN ILIR SUMATERA SELATAN (2010)
  366. KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS NO.256/PDT G/1994 /PN SMG) (2010)
  367. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (2010)
  368. KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SENTARI DI DISTRIK KECAMATAN ABEPURA KOTA JAYAPURA PROPINSI  PAPUA (2010)
  369. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (STUDI KASUS PADA PT.BANK MEGA TBK CAB BANJARMASIN (2009)
  370. PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI PT.ASKES (PERSERO) CAB UTAMA SEMARANG (2010)
  371. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERASAL DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KEC KEDIRI KAB TABANAN BALI (2009)
  372. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KOMPUTER MENURUT UU NO.9 THN 2002 TENTANG HAK CIPTA (2009)
  373. PENGGANTIAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PADA MASYARAKAT PESANTREN (STUDI DI DESA SUDIRAN KEC LASEM KAB REMBANG) (2010)
  374. EKSEKUSI TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITEL EKSEKUTORIAL (STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAK-BAR NO.130/1999/EKS JO 512/1998/1999 (2009)
  375. PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH GARDU INDUK (G1) CIKISUNGKA ANTARA PT.PLN (PERSERO) DENGAN PT.YORK SHIRE INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO.50/PDT G/1995 PN BB) (2009)
  376. PELAKSANAAN PEMBATALAN HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG) (2009)
  377. EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAH DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SALATIGA (2009)
  378. WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI JAK-PUS (2010)
  379. PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI TANAH MELALUI PRONE GUNA MENSUKSESKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI JAK-PUS (2008)
  380. PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PENGEMBANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG (2010)
  381. KONSINYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG SOLO DI KAB SEMARANG (2010)
  382. TELAAH YURIDIS  PENERAPAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS (2009)
  383. PERBANDINGAN DELIK MUKAH (ZINA) ANTARA KITAB UU HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM (2010)
  384. PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPUR ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARNA NEGARA MALAYSIA DI PONTIANAK (2009)
  385. PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SEMARANG (2009)
  386. BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN JALAN PADA BANK KALBAR DI KOTA PONTIANAK (2006)
  387. PEMBINAAN KARIER KETENAGAKERJAAN DALAM PERBANKAN (STUDI KASUS DI PT.BNI (PERSERO) TBK CABANG KARANGAYU SEMARANG (2010)
  388. PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR PROP BALI (2009)
  389. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT DI BANK BRI JAMBI (2008)
  390. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK DKI JAKARTA (2009)
  391. AKTA PEMBAGIAN WARIS ANAK ADOPSI KEDUA PADA MASYARAKAT WNI KETURUNAN TIONGHOA (2009)
  392. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT PRO DR TABRANI DI KOTA PEKANBARU (2010)
  393. KEWENANGAN NOTARIS DALAM BERLAKUNYA UU NO.12 THN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (2009)
  394. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA ATAS GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH SUAMI YANG TIDAK BERAGAMA ISLAM (2009)
  395. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINGKAR UTARA KOTA TEGAL (2009)
  396. UPAYA PENENTUAN STATUS HAK PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PT.KERETA API OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KAB DEMAK) DAPAT DISELESAIKAN (2010)
  397. PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ETNIS TIONGHOA DI KEL PINAESAAN KEC WENANG KOTA MANADO (2009)
  398. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG (2009)
  399. PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEKTOR PERBANKAN DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN RESIKO SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (2009)
  400. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA KARGO PADA PENGANGKUTAN UDARA DI PT.INTI SARANA PRIMA SEMESTER (ISC) CAB MAKASAR (2009)
  401. TINJAUAN FORMASI NOTARIS DI SUM-BAR (KAJIAN HUKUM PASAL 22 UU NO.30 THN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (2008)
  402. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TELLENG DI DANAU TEMPE KAB WAJO (2008)
  403. PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH DI KOTA MAKASAR (2009)
  404. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS DI MAKASAR) (2009)
  405. TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGAJUAN PEMBERITAHUAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (2010)
  406. TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BRI CAB BUKIT TINGGI (2009)
  407. PERANAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI KOTA MAKASAR (2010)
  408. UPAYA HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWASAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN NOTARIS UNTUK DIPERIKSA BERDASARKAN PASAL 66 UU JABATAN NOTARIS (2010)
  409. STUDI KASUS IMPOR NEW PROCESS SCRAP & WASTES OF NATURAL LATEX CONDOMS YANG DILAKUKAN OLEH PT.RUBBER DAN RUBBER TECT & PENYELESAIAN SENGKETANYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF HADAR DOWS WASTES AND THEIR DESPOSAL (2010)
  410. EKSISTENSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCH) SEBAGAI BENTUK JAMINAN KHUSUS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI KASUS DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARUM MANDIRI YOGYAKARTA (2010)
  411. PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENERIMA MAGANG CALON NOTARIS OLEH NOTARIS MENURUT UU NO.30 THN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KAB SLEMAN (2010)
  412. HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DOKTER TENTANG ASPEK HUKUM REKAM MEDIS DENGAN PENULISAN REKAM MEDIS DI PUSKESMAS SE KABUPATEN SLEMAN (2010)
  413. PENAHANAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (2006)
  414. PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (2005)
  415. PELAKSANAAN LELANG TENDER PENGADAAN BUKU DI PEMERINTAHAN DAERAH KAB CILACAP BERDASARKAN KEPRES NO.80 THN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEGADAIAN BARANG/ JASA PEMERINTAH (2009)
  416. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KAB BANYUMAS (2002)
  417. PERANAN COMISSAO NACIONAL DO DIREITOS DAS CRIANCAS (KOMISI NASIONAL HAK ANAK) DALAM MENEGAKKAN HAK ANAK-ANAK DI REPUBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR LESTE (RDTL) (2010)
  418. URGENSI PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KAB KAPUASA HULU (2010)
  419. FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN HAK SEWA ATAS LOS DAN KIOS OLEH PEDAGANG DI PASAR BARU KABUPATEN TEMANGGUNG (2005)
  420. KEBERADAAN UNDANG-UNDANG NO.4 DAN NO.5 TH. 2005 TENTANG INVESTASI DI TIMUR LESTE ( STUDI KASUS KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN) (2009/2010)
  421. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SULAWESI UTARA (2010)
  422. LEGALITAS PENGANGKATAN PEJABAT WALIKOTA MANADO DAN DAMPAKNYA BAGI PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DI DAERAH (2010)
  423. IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA KAMBOJA DENGAN THAILAND (STUDI KASUS EKSTRADISI TAKSIN SHINAWATRA) (2010)
  424. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM USAHA KONSERVASI ZONA PENGANGGA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  KAB. SEKADAU PROP. KAL-BAR (2010)
  425. ANALISIS YURIDIS AKTA NOTARIS TENTANG AKTA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI NO.61/PDT.G/PN.SKH) (2011)
  426. PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG TIONGHOA DI KOTA BANJARMASIN DAN AKIBATNYA DALAM HUKUM WARIS (2010)
  427. PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK MA’AYAN DI KEL. BELITUNG SELATAN KEC. BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN (2010)
  428. IKLAN CETK DI MAJALAH DAN TANGGAPAN KONSUMEN PEMBACA MAJALAH TERHADAP KOMUNIKASI IKLAN (2008)
  429. PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS/PPAT DALAM PRAKTIK PENERBITAN COVERNOTE PADA SAAT REALISASI KREDIT (2011)
  430. SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA  (STUDI KASUS : PT. PUTERA SEJARAH PIONCERINDO (PT.PSP, TBK) DI MEDAN) (2006)
  431. PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARIAH AR RAHN PADA BANK DANAMON KANTOR CABANG SYARIAH CIRACAS , DI KRAMAT JATI JAKARTA (2009)
  432. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI STEVENS JOHNSON SYNDROME DALAM TRANSAKSI TERAPELITIK PADA SALAH SATU RS SWASTA  (2010)
  433. TINJAUAN YURIDISI MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (2011)
  434. PELAKSANAAN PRINSIP JUAL BELI MELALUI MURABAHAK PADA ARAB FINANCE HOUSE DI LEBANON (2011)
  435. PENGARUH KARAKTERISTIK PEMBERI PERSETUJUAN TINDAKAN BEDAH DAN AKSES INFORMASI TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU PROV. KENDARI (2011)
  436.  KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERPUTIK MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOTERAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH (2011)
  437. PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN LANGSUNG UMUM, BEBAS, RAHASIA , JUJUR DAN ADIL (2006)
  438. PEMBUATAN AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN SYARIAH
  439. PERALIHAN HAK CIPTA DENGAN WASIAT KARENA MENINGGALNYA PEMEGANG HAK (2008)
  440. KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANG NON EKSEKUSI DI KP2LN DENPASAR (2006)
  441. UNIFIKASI PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH KELAUTAN DI INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN (2008)
  442. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA NASIONAL BERJADWAL (2008)

Contoh tesis hukum kode E (HARDCOPY).

  1. PRAKTEK UNCOVERED SHORT SALE/NAKED SHRT SAHAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN WARKAT DI BEJ (2002)
  2. TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (2000)
  3. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTODA DI KAB. BANYUMAS (2003)
  4. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAKA OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR (2002)
  5. PENENTUAN NIALI JUAL OBJEK PBB DALAM SISTEM OTODA DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) (2002)
  6. PENGAJUAN HAK MEMNITA KETERANGAN ANTERPELASI OLEH DPRD PROP RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KAB. KAMPAR (PERSPEKTIF UU NO. 22 TH 1999) (2003)
  7. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 25 TH 1999 (2003)
  8. IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS (2003)
  9. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (2003)
  10. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (2003)
  11. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN DI KAB. PURBALINGGA (2003)
  12. EKSISITENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KAB. BANYUMAS (2003)
  13. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YK (DITINJAU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA) (2003)
  14. KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DI BIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PROP. BALI) (2002)
  15. PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PADA POLRES WONOSOBO) (2004)
  16. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMADYA PONTIANAK KALBAR (2001)
  17. PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PAD DI KAB. SLEMAN (2001)
  18. PEMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT (2004)
  19. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG (2004)
  20. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMHAN DI KOTA SAMARINDA (2004)
  21. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA (2003)
  22. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM (2004)
  23. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN (2004)
  24. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERBANKAN ON LINE (2003)
  25. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA DIPTA MUSIK DAN LAGU BALI (2003)
  26. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KAB. TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (2004)
  27. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 6 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (2004)
  28. UPAYA HUKUM PT. BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET (2004)
  29. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JASA UTAMA SURABAYA (2004)
  30.  PEMBAGIAN HAKK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT (2005)
  31. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (SUATU STUDI DI POLRES KLATEN) (2004)
  32.  REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI DI POLRES SLAWI) (2002)
  33. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KALTIM (2002)
  34. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (2003)
  35. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN IDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI (2003)
  36. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI (2003)
  37. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA (2004)
  38. DIVESTASI YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA (2002)
  39. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA (2003)
  40. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (2003)
  41. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UU MERK DI DIY (2003)
  42. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI ALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) (2003)
  43. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (SUATU STUDI DI POLRES BOYOLALI) (2003)
  44. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES YK) (2003)
  45. PERANAN UU PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI (2003)
  46. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA (2004)
  47. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGO PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP PAPUA (2003)
  48. PERLINDUNGAN MERK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA (2003)
  49. UPAYA PENEGAKAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA (2003)
  50. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA
  51. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI (2003)
  52. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UU NO. 4 TH 1998 (2002)
  53. PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. BALI (2003)
  54. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS (2004)
  55. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR (2003)
  56. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN (2004)
  57. PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KAB. BANYUMAS (2004)
  58. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALTIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUKM INVESTASI (2004)
  59. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRANSAKSI ELEKTRONIK (2003)
  60. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI (2004)
  61. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 15 TH 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (2005)
  62. PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) (2003)
  63. GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MERK (2003)
  64. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN (KPR BTN KHB) (2005)
  65. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BARU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR
  66. TANGGUNGJAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT (2004)
  67. ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YK) (2005)
  68. METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAKJELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PN YK (2004)
  69. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROP KALBAR (2005)
  70.  PERANANA BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (2005)
  71. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KEC. DENPASAR DAN PN DENPASAR) (2002)
  72. PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YK (STUDI KASUS DI PN YK) (2005)
  73. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBER BARAT (2005)
  74. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMDA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI KAB. BANYUMAS (2002)
  75. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI DIY (2005)
  76. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) (2005)
  77.  DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASSAR (2005)
  78. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KEC. DENPASAR SELATAN (2005)
  79. PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) (2005)
  80. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MASSIMA GALUNG ANTARA PEMILIK TANAH DAN PETANI PENGGARAP DALAM MASYARAKAT BUGIS DI DESA ROMPEGADING KEC. LILIRIAJA KAB. SOPPENG (2005)
  81. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR (2006)
  82. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN (2005)
  83. UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT (2005)
  84. UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT (2005)
  85. PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMSEL (2001)
  86. REKAYASA TEKNOLOGI SARINGAN DENGAN MEDIA TANAH GAMBUT SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI AIR SUNGAI KAINGAN KAB. KATINGAN PROP KALTENG SKALA RUMAH TANGGA (2005)
  87. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR) (2003)
  88. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (2005)
  89. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINGA (2004)
  90. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI DI KOTA MAKASAR (2006)
  91. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT. SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN (2006)
  92. AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERDASARKAN UU PERBANKAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS (2006)
  93.  PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISK (CD) (2002)
  94.  PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA (2003)
  95. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL (2002)
  96.  PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPITULASI PERBANKAN (1999)
  97. KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANGA NON EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR (2006)
  98. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP RIAU (2005)
  99. KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA OUTSOURICH (2005)
  100. TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KALENG DARI DAERAH WONOSOBO (2005)
  101. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DARI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (2005)
  102. PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT (2005)
  103.  UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK (2005)
  104. STUDI IMPELEMNTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA (2005)
  105. PELAKSANAAN THE FILEC’S OF CREDIT ”ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI MOJOKERTO (2005)
  106. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JATENG DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG
  107. PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISINIS (STUDI DI PROP KALTIM) (2005)
  108. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. BANK NIAGA TBK  (2005)
  109. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK JATENG CABANG SURAKARTA (2005)
  110. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO (2005)
  111.  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DI BIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN (2005)
  112. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KAB. KUTAI (2005)
  113. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA (2005)
  114. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YK DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 4 TH 1996 (2005)
  115. PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO. 20 TH 2003 DI PN JAKBAR (2005)
  116. FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DI KAB. SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJAR 9 TH  (2005)
  117. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA (2005)
  118. PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUCIA DALAM PERJANJIAN FIDUCIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) (2005)
  119. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET (2005)
  120. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA (2005)
  121. PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKTIVITAS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIVITAS PADA PT. BNI TBK (2005)
  122. UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALTIM DI SAMARINDA (2005)

Contoh tesis hukum kode AJ (HARDCOPY).

  1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
  2. MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA TINJAUAN PADA BANK UMUM
  3. PERTANGGUNG GUGATAN RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS
  4. PELAKSANAAN PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DAN PERILAKU MASYARAKAT DAEARAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KARANG MUMUS DI SAMARINDA
  5. PELAKSANAAN PEWARISAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PALEMBANG DEWASA INI
  6. PERANAN DINAS KEBERSIHAN KOTA MADYA UJUNG PANDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU KOTA ADIPURA
  7. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PENETAPAN PERATURAN DESA
  8. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KEC. DENPASAR SELATAN, KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)
  9. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR
  10. EKSPLOITASI KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KAB. BANYUMAS
  11. PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT PEMALANG (SUATU TINJAUAN YURIDIS)
  12. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS PEMALSUAN PRODUK HOLLAND BAKERY)
  13. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMIKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
  14. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KAB BANYUMAS
  15. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
  16. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS
  17. PPENENTUAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (SUATU TINJAUAN YURIDIS)
  18. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KAB. PURBALINGGA
  19. TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG
  20. KEDUDUKAN DAN PERAN MPR SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPERATIF TENTANG PERANAN MPR PADA MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI)
  21. ANALISIS YURIDIS HAK PENGGANDAAN DAN PENERBITAN BUKU PELAJARAN SEKOLAH PT BALAI PUSTAKA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (2005)
  22. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN (2004)
  23. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN
  24. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANATARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA
  25. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KAL.TIM
  26. UPAYA HUKUM BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACE
  27. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKASI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA
  28. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN NYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
  29. GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MEREK
  30. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
  31. PENGERTIAN SUMIR DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-2 NO.4 TAHUN 1998
  32. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET
  33. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHU BUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKU NYA UU NO : 22 TH ‘99 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  34. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI D.I.Y.
  35. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS
  36. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURAN NYA DI INDONESIA
  37. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA
  38. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM
  39. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA
  40. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
  41. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI
  42. PERLINDUNGAN HAK OTONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU
  43. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP. PAPUA
  44. TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA
  45. DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA
  46. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI
  47. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES KLATEN)
  48. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES WONOSOBO)
  49. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA)
  50. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES BOYOLALI)
  51. REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN,STUDI DI POLRES SLAWI
  52. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO)
  53. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GRUP 21 CINEPLEX DALAM INDUSTRI FILM
  54. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ANTARA PENGARANG DENGAN CV SAHABAT DI KLATEN
  55. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KAB SLEMAN DIY
  56. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA. KOTA HIJAU, BALIKPAPAN (KPR BTN KHB)
  57. PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DIY
  58. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR
  59. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DLM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI
  60. ASAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI
  61. KAJIAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KEPEMILIK AN TANAH MILIK ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PADANG SIDEMPUAN
  62. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUN- AN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK DI YOGYA
  63. TIPOLENI SENGKETA PERTANAHAN; STUDI DI PN MEDAN TAHUN 2001 S/D APRIL 2003
  64. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU
  65. PELAKSANAAN KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DI KAB. SLEMAN D.I.Y
  66. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBA BARAT
  67. TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA (PERSERO) DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI JOGYAKARTA
  68. LIPAS SEBAGAI SALAH SATU PENGHALANG KEWARISAN DI KAB. POLEWALI MANDAR PROP. SULAWESI SELATAN
  69. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CAB. YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN
  70. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)
  71. PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU NO.4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
  72. PRAKTEK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN NORMATIF)
  73. PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS, STUDI DI PROP KALTIM
  74. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDE- PENDEN DI DUNIA NETWORK MARKETING DI JAKARTA
  75. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENG GUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGU NAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS BERDASAR KAN UU 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSU MEN DI WILAYAH KOTA YOGYA
  76. UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARAAN ANGKUT AN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS
  77. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU
  78. STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA
  79. TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PRAGAAN, KAB. DATI TK II SUMENEP, MADURA
  80. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BRI KANTOR CABANG BOJONEGORO
  81. UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK BUKOPIN KANTOR CABANG KLATEN
  82. UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA SURABAYA
  83. KLAUSUL EKSENORASI DALAM PERJANJIAN TERAPUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
  84. PENGATURAN TERHADAP PEMILIKAN DAN PERKREDITAN RUMAH SUSUN SERTA MANFAATNYA BAGI PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN PADA UMUMNYA
  85. PERANAN PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA
  86. MASALAH PELAKSANAAN SITA JAMINAN DAN HAMBATANNYA DI DALAM PRAKTEK PERADILAN
  87. TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974
  88. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN DI KOTA BOGOR
  89. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK
  90. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
  91. PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KE TIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY)
  92. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TH 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  93. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI
  94. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDOJAYA UTAMA SURABAYA
  95. PESAWAT TERBANG SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK. JAKARTA
  96. PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR, PROP. BALI
  97. KORELASI ANTARA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DENGAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI AGUNAN KRE- DIT (STUDI KASUS KOTA MADYA UJUNGPANDANG) CORRELATION BETWEEN CERTIFICATION RIGHT ON LAND WITH UTILIZATION AS A CREDIT GUARANTEE (CASE STUDY IN UJUNG PANDANG MUNICIPALITY)
  98. PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM
  99. PENYELESAIAN BANDING ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN MENGENAISURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PENGADILAN PAJAK JAKARTA
  100. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP. RIAU
  101. PELAKSANAAN PILIHAN HUKUM TERHADAP PERKA- RA KEWARISAN BAGI UMAT ISLAM KOTA MAKASAR
  102. PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEREALISASI- KAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMO KRATIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
  103. OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN DESENTRALISASI (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA)
  104. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  105. PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UU N0. 4 TAHUN 1996
  106. PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT
  107. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOHARJO
  108. TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KALENG DI DAERAH WONOSOBO.
  109. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA
  110. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KABUPATEN KUTAI
  111. TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL – BELI PERUMAHAN YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DI KABUPATEN SLEMAN
  112. BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI KAB. MOJOKERTO
  113. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL
  114. PERAN LANGSUNG DALAM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA DI SURAKARTA
  115. PENGARUH NILAI RELIGIUS MASYARAKAT DALAM MERESPON PRODUK BANK SYARI’AH. STUDI KASUS PADA BPRS PATUH BERAMAL, LOMBOK – NTB
  116. PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA MEDIS DI RUMAH SAKIT
  117. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI STAIN SURAKARTA
  118. DUMPING DAN ANTI DUMPING SERTA REGULASINYA MENURUT GATT DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG ISLAM
  119. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BULUNGAN KAL – TIM
  120. PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN, PAKEM – SLEMAN)
  121. TINJAUAN YURIDIS ATAS SOLUSI KREDIT BERMASLAH UMKM DI DERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA PASCA GEMPA
  122. PROSES PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) BERDASARKAN UU NO 21 TH 2001 DLM RANGKA MENINGKATKAN PRINSIP DEMOKRAS (2007)
  123. PENYALAHGUNAAN KEADAAN DLM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN (2000)
  124. KEDEDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BANK PEMERINTAH SETELAH MENJADI PT/PERSERO (2005)
  125. TINJAUAN YURIDIS RULE OF REASON DLM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 99 TTG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT (2005)
  126. PENGGUNAAN TANAH MILIK PIHAK KE TIGA SBG OBYEK PERJANJIAN TANGGUNGAN OLEH DEBITUR DLM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI DIY) (2005)
  127. REALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI PEREMPUAN TIONGHOA MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA DI KOTA SAMARINDA (2007)
  128. PERAN PEJABAT LELANG DLM PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG EKSEKUSI PASAL 6 UU HAK TANGGUNGAN DI KPKNL YK (2007)
  129. PENGARUH AJARAN ISLAM DAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN THD BUDAYA ORGANISASI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. YK (2007)
  130. TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA
  131. PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DITINJAU DARI KONTEKS UU NO 31 TH 200 (STUDI MENGENAI DESAIN INDUSTRI ROTAN DI KOTA MEDAN) (2005)
  132. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX PD PT BANK LIPPO TBK CAB. MEDAN (2004)
  133. PELAKSANAAN LELANG MELALUI INTERNET DITINJAU DR PERATURAN LELANG DI INDONESIA (2007)
  134. KAJIAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK BERDASARKAN UU NO 42 TH 1999 TTG JAMINAN FIDUSIA (2002)
  135. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASF) DI KOTA PADANG (2007)
  136. TINJAUAN YURIDIS ATAS SURETY BOND DLM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI HUBUNGKAN DG KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TH 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH (2007)
  137. IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TRIPS DLM SISTEM HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) NASIONAL : SUATU STUDI PADA PENGADILAN NIAGA (2004)
  138. PENGOLAHAN PERTAMBANGAN RAKYAT : STUDI TTG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS TOPO, DI KAB. NABIRE PAPUA (2007)
  139. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI RUMAH MELALUI PENGEMBANG (STUDI DI KOTA MEDAN) (2006)
  140. PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH PRODUK PEMBIAYAAN KPR BTN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BTN SYARIAH CAB. YK) (2007)
  141. TANGGUNG JAWAB PRODUSEN OBAT GENERIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA MEDAN) (2005)
  142. TINJAUAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DILUAR WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11/PDT.G/2002/PN KALIANDA) (2007)
  143. PROSEDUR PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR YANG BERISTRIKAN WARGA NEGARA INDIA DG PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA KANTOR CAB. PALU (2007)
  144. PERKAWINAN MENURUT ADAT ETNIS TIONGHOA DITINJAU DR UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK)
  145. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PUTRA BANGSA MINIBANK CAB. BALIKPAPAN SBG PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DLM HAL TERJADI KREDIT MACET (2007)
  146. PELAKSANAAN PENGAWASAN YG DILAKUKAN OLEH DPRD THD PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KAB. KUPANG PROP. NTT DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (2004)
  147. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN (2007)
  148. PERSPEKTIF PERUBAHAN BENTUK BUMD MENJADI PT (STUDI KASUS PDAM MENANG MATARAM NTB) (2006)
  149. JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM SUATU RESOLUSI KPD NEGARA-NEGARA TERHADAP DAMPAK NEGATIF NUCLEAR POWER SOUURCES (2001)
  150. REGULASI PERPAJAKAN DAN KEPABEAN DLM KAITANNYA DG INVESTASI DI PULAU BATAM (2007)
  151. ANALISIS PENYEBAB DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KENDAL SERTA ASPEK-ASPEK HUKUM PIDANA KORUPSI DLM PEMBERIAN KREDIT MACET PD BANK PEMERINTAH (2007)
  152. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMULIAAN TANAMAN KEDELAI SLAMET DI PURWOKERTO
  153. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BOTOL KEMASAN AIR MINERAL MENURUT UU NO 31 TH 2000 TTG DISAIN INDUSTRI
  154. DAMPAK UU YAYASAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB PENDIRI YAYASAN PADA YAYASAN-YAYASAN PENDIDIKAN DI KOTA KUPANG
  155. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAB. GROBOGAN NO 8 TH 2006 TTG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA SEMBUNGHARJO KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN JAW TENGAH) (2009)
  156. ANALISA PENERAPAN PENYANDERAAN (GIJZELING) SBG LAST RESORT INSTRUMENT DLM PENAGIHAN PAJAK DI INDONESIA (2008)
  157. IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP UU PATEN (2008)
  158. TANGGUNG JAWAB DIREKSI YG BERTINDAK SBG PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT (2004)
  159. KEWENANGAN BANK INDONESIA DLM MENGAJUKAN KEPAILITAN BANK SETELAH BERDIRINYA LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN (2004)
  160. PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN SECARA ABRITASE DI INDONESIA DLM ERA GLOBALISASI (2002)
  161. TINJAUAN YURIDIS TTG OUTSOURCINGTENAGA FRONTLINER PADA PT BANK BRI (PERSERO) DI KOTA BANJARMASIN (2008)
  162. PENGARUH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DLM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  163. FORMAT PERJANJIAN STANDART ANTARA PDAM KOTAMADYA SAMARINDA (KOMAS) DG PELANGGAN DI SAMARINDA
  164. PENERAPAN LEMBAGA GIJZELING (LEMBAGA PAKSA BADAN) SBG UPAYA MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR DI PENGADILAN NEGERI/NIAGA
  165. ITIKAD BAIK PADA KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK
  166. ANALISIS YURIDIS JAMINAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO’ TORAJA DI KAB. TANA TORAJA (2008)
  167. TINJAUAN JAMINAN DLM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK TABUNGANNEGARA SYARI’AH CAB. YK (2008)
  168. PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT PEREMPUAN DLM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
  169. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT.PLN (PERSERO) DLM PERJANJIAN PENGADAAN JASA (STUDI KASUS PADA PT.PLN (PERSERO) APJ KEDIRI)
  170. PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DG PETANI PLASMA DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
  171. TINJAUAN JAMINAN PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHAROBAH MUTLAQAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. YK
  172. WEWENANG NOTARIS DLM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS ANAH DI KOTA MAGELANG
  173. AKTA NOTARIS DLM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (SUATU STUDI TTG FUNGSI DAN MANFAAT AKTA NOTARIS DLM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BANK BRI (PERSERO) TBK CAB.UNGARAN)
  174. KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SBG UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA
  175. KEDUDUKAN JANDA DLM HUKUM WARIS ADAT DI KAB. SEMARANG
  176. PERAN PETA KETERANGAN RENCANA KOTA DLM PEMBERIAN HAK ATAS TANAHNEGARA DI KOTA SEMARANG
  177. PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING ANTARA PT GRASINDO INTER GLOBAL DI JAKARTA DG PT ASABA DI JAKARTA
  178. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERMOHONAN PAILIT KREDITUR SINDIKASI TERHADAP DEBITUR (STUDI KASUS KEPAILITAN PT. SUBUR AGRINDO SELARAS)
  179. EKSISTENSI GROSS AKTA NOTARIS DLM MENDUKUNG DUNIA USAHA
  180. PRAKTEK ROYA PARTIAL DLM PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN KOTA SEMARANG
  181. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YG BERASAL DR PEWARISAN DI KEC. TAALANG KAB. TEGAL
  182. PERAN NOTARIS SBG PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KAB. KEBUMEN
  183. TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DLM KEPAILITAN
  184. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DG PENJAMIN FIDUSIA PADA BRI CAB. SURAKARTA
  185. PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG
  186. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI MUNCUL BURSA MOTOR KEBUMEN
  187. PELAKSANAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA PUTRA UTAMA FINANCE CAB. SEMARANG
  188. PRAKTEK PERJANJIAN PEMBOONGAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI KAB. BENGKAYANG PROP. KAL-BAR
  189. AKIBAT HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS YG CACAT HUKUM DLM SENGKETA PERDATA DI PN SEMARANG
  190. PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NO. 09/KPTS/M/1995 TTG PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DLM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANYARA PENGEMBANG BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DG KONSUMEN
  191. PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG
  192. HAK MEWARIS ANAK YG LAHR DARI PERKAINAN BEDA AGAMA
  193. PRAKTEK PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SAMARINDA
  194. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PERSEROAN TERBATAS KERETA API (PERSERO) DG PENYEWA DI DAERAH OPERASIONAL (DAOP) IV KOTA SEMARANG
  195. PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DLM SENGKETA PERDATA DI PN SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 141 PDT.G/2005/PN SMG)
  196. KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YG TERMUAT DLM PASAL 15 AYAT 1 UU HAK TANGGUNGAN
  197. IMPLIKASI UU NO 37 TH 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) (2006)
  198. FUNGSI AKTE KELAHIRAN DLM PEMBUKTIAN ANAK LUAR KAWIN DAN KEDUDUKANNYA (BAGI WNI KETURUNAN CINA) SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (2007)
  199. PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (2007)
  200. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK INGKAR BAGI NOTARIS DLM PEMBERIAN KESAKSIAN (2006)
  201. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DG PT. BUMI MAKMUR KENCANA DG STUDI KASUS PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR GAYAMSARI SEMARANG (2004)
  202. AKIBAT HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS GANDA TERHADAP AKTA OTENTIK YG TELAH DIBUAT (2006)
  203. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM THD TENAGA KERJA OUTSOURCING PT INDAH KARYA NUASA INDONESIA (PT INKANINDO)DI PT PERTAMINA (PERSERO) UP-VI BALONGAN (2008)
  204. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DLM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL (2007)
  205. PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KAB. SEMARANG (2007)
  206. PRAKTEK ROYSA PARTIAL DLM PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN DI KOKTA SEMARANG (2008)
  207. PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA BANK BRI SYARI’AH CAB. SEMARANG (2006)
  208. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DLM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KEC. PONTIANAK KOTA DI KOTA PONTIANA (2005)
  209. PERJANJIAN KREDIT DG JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN DI BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL CAB. KUDUS (2006)
  210. KIBAT HUKUM BAGI WANITA MULIH DAHA MENURUTHUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI DI DESA ADAT GESING KEC. BANJAR KAB. BULELENG BALI) (2007)
  211. PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 19974 TTG PERKAWINAN (2007)
  212. PENETAPAN WALI ADLAL (STUDI KASUS DI PA KENDAL) (2007)
  213. PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI KEC. BANYUMANIK SEMARANG (2006)
  214. WANPRESTASI DAN PENYELESAIANYA DLM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK BTN CAB. YK (2008)
  215. KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI DI INDONESIA (PENGADILAN NIAGA NO 1/PAILIT/2008 PENGADILAN NIAGA SEMARANG) (2008)
  216. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAT BAIK DLM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI “TELKOM FLEKSI”
  217. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CAB. TANGERANG
  218. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA LAYANAN INTERNET BANKING DI PT. BANK CENTRAL ASIA,TBK CAB.SEMARANG
  219. KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA UNTUK PERUMAHAN DI KOTA TEGAL (STUDI PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KOTA TEGAL) (2006)
  220. PERKAWINAN SIRI DLM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI KEC. BANYUMANIK SEMARANG
  221. PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PAN) DG PROGRAM SERTIFIKASI TANAH MELALUI PRONA GUNA MENYUKSESKAN PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. PEMALANG
  222. PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SBG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KAB. GROBOGAN
  223. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DLM PRAKTEK DI BANK TABUNGAN NEGARA CAB. SEMARANG (2004)
  224. EKSISTENSI HAK ULAYAT DLM HUKUM TANAH ADAT KAILI (STUDI DI KEC. PALU BARAT KOTA BALU)  (2004)
  225. PEMBATALAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANYI (STUDI KASUS PEMBATALAN SERTIFIKAT PUTUSAN MA NO. 987 K/PDT/2004) (2008)
  226. HAPUSNYA HAK GUNA BANGUNAN YG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KAB. MAGELANG (2007)
  227. PERLINDUNGAN HUKUNM DLM PERJANJIAN PENGUATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PERKARA NO.140/PDT.G/2003/PN.SMG PN SEMARANG) (2007)
  228. PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN HAK TANGGUNGAN YG OBYEKNYA TANAH DG STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT. BRI CAB. TEGAL (2008)
  229. SURAT JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SBG BUKTI PENDAFTARAN ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI DESA SUKOHARJO, KEC. MARGOREJO KAB. PATI (2007)
  230. KEBIJAKAN KRATON SURAKARTA HADININGRAT DLM PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN SETELAH KEPUTUSAN PRESIDEN NO.23 TH 1988 TTG STATUS DAN PENGELOLOAAN KRATON KASUNAN SURAKARTA DI KELURAHAN BALUWARTI KOTA SURAKARTA (2008)
  231. PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI DLM SISTEM KEMBALI KE PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KEC. MATUR KAB. AGAM PROP SUM-BAR) (2008)
  232. PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF YG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN (STUDI KASUS MASJID AL HIDAYAH DI KEL.BEJI KEC. UNGARAN KAB. SEMARANG) (2006)
  233. PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK SERTIFIKASI MASAL SWADAYA (SMS) UNTUK TANAH-TANAH WARISAN DI KEC. NOGOSARI- KAB. BOYOLALI (2006)
  234. PERANAN PPAT DALAM HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHHTB) DI JAKARTA PUSAT
  235. PENGARUH POLA PIKIR MASYARAKAT HUKUM ADAT THD PERKEMBANGAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. SEMARANG
  236. KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP DLM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI OLEH NEGARA (STUDI KASUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PENYANGGA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) DI KEC. GUNUNG RAYA KAB. KERINCI JAMBI)
  237. PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DLM BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH KAB. KENDAL
  238. PERJANJIAN SEWA SARANA KERJA DAN HUNIAN DI PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL (PIK) PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
  239. PEMBAGIAN HARTA WARISAN DLM ADAT TIONGHOA DI KEC. ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG PROP. SUMATRA SELATAN
  240. TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PT INDOMOBIL FINANCE
  241. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DLM SISTEM PERBANKAN SYARI’AH (PT BANK SYARI’AH MUAMALAT INDONESIA CAB. MAKASAR)
  242. PENGAWASAN DAN TINDAKAN HUKUM THD PERATURAN DAERAH BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YG BERMASALAH
  243. PERANAN NOTARIS DLM PEMBUATAN PERJANJIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON ANGGOTA LEGISLATIF
  244. PERANAN LEMBAGA SOMASI DLM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BNI (PERSERO) CAB. PINRANG
  245. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT ASTRA SEDSAYA FINANCE (ASF) DI KOTA PADANG
  246. EKSEKUSI TANAH YG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITEL EKSEKOTORIAL (STUDI KASUS THD PENETAPAN PN JAKARTA BARAT NO 130/1999 EKS.JO.512/1998-1999)
  247. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YG KAWIN DG LAKI-LAKI YG KASTANYA LEBIH RENDAH DG HARTA
  248. PELAKSANAAN JAMINAN PENANGGUNGAN HUTANG BERUPA PERUSAHAAN (CORPORATE QUARANTEE) THD UTANG DEBITUR DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. SEMARANG
  249. PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
  250. PENJUALAN SECARA DI BAWAH TANGAN THD BARANG-BARANG JAMINAN YG DI IKAT DG JAMINAN FIDUSIA SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BPR MULTI PARAMINDO ABADI DI KOTA TANGERANG
  251. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS
  252. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN THD HAK ATAS TANAH YG TERKENA PROYEK BANGUNAN WATER FRONT CITY DI KAB. SAMBAS PROP KAL-BAR
  253. PERLINDUNGAN HUKUM THD ISTRI ATAS HARTA YG DIPERSENGKETAKAN DLM GUGATAN HARTA BERSAMA DLM PERKARA PERCERAIAN
  254. KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA SBG ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
  255. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DLM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CAB. BIMA
  256. PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI MEKANISME OUTSOURCING ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK DG PT INFOMEDIA NUSANTARA DLM PENGELOLAAN CONTACT CENTER TELKOM
  257. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DLM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI SEMARANG
  258. HAK KREDITUR THD OBYEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH DLM KEADAAN KREDIT MACET (SP BANK KESOWAN TBK CAB. KEBAYORAN JAK-SEL)
  259. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI
  260. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL THD TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG
  261. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DLM PENGESAHAN PT SBG BADAN HUKUM MELALUI SISMIBANKUM SETELAH BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 2007 TTG PT
  262. PENETAPAN PENGADILAN DLM PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH WARISAN ( SK PENETAPAN NO 729/PDT.P/2003/PN.SBY) OLEH PN SURABAYA
  263. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DLM KEPAILITAN
  264. PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI RUMAH TOKO DI SURABAYA (SK NO 281/PDT.G/2007/PN.SBY)
  265. EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA YG TDK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUCIA DI BPR ARTA PRIMA DANA JASA
  266. PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DG JAMINAN FIDUCIA DI KOTA SEMARANG
  267. GADAI DEPOSITO SBG JAMINAN KREDIT PADA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. PEMUDA SEMARANG
  268. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DLM HAL PERKAWINAN ORANGTUANYA DIBATALKAN
  269. PELAKSANAAN KAWIN LARI SBG ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANGTUA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (SK DI KEC. DOMPU KAB. DOMPU NTB)
  270. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA (SK MEREK INTEL)
  271. EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI DESA SALATIGA
  272. PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASI ASING DI INDONESIA DI KAITKAN DG ASAS KETERTIBAN UMUM
  273. PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH DLM RANGKA PENGUATAN HAK ATAS TANAH DI KEC. PLAJU KOTA PALEMBANG
  274. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TAHAP I-II DLM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO
  275. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DG JAMINAN FIDUCIA YG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUCIA PADA PT. BPD JAWA TENGAH CAB. KUDUS
  276. TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PENJAMINAN PRIBADI
  277. KEDUDUKAN JANDA DLM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SENTANI DI DISTRIK KEC. APEBURA KOTA JAYAPURA PROP. PAPUA
  278. PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (SK TERHADAP PERKARA NO 74/PDT/2005/PN DI PN TANGERANG
  279. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 DI KEC. SEWON BANTUL
  280. PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DI KPP BADAN USAHA MILIK NEGARA DI JAKARTA
  281. PENGARUH UPAH DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN DI PT SEMARANG MAKMUR SEMARANG
  282. PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DG WARGA NEGARA MALAYSIA DI PONTIANAK
  283. PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (SK PADA SUKU DAYAK DESA TEBANG BENUA KEC. TAYAU HILIR KAL-BAR
  284. EFEKTIFITAS PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DLM PEMBAGIAN WARIS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
  285. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YG MELAKUKAN JUAL BELI TANAH TDK DG AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (SK PERKARA NO. 304/PDT/2004/PN BEKASI
  286. STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU UU NO. 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN RI
  287. PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENGAMBIL ALIHAN ASET DEBITUR AYDA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SBG ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK CENTURY TBK DI JAKARTA
  288. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MULIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KAB. SUKOHARJO
  289. TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DLM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) DI KODAM IV DIPONEGORO
  290. ALIH DEBITUR SBG SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK BTN CAB. SEMARANG
  291. KEDUDUKAN ANAK DLM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)
  292. JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT BANK BNI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG
  293. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR RUISLAG) TERHADAP OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO 54/PDT/G/199/PN.PT DI PN PATI)
  294. SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (SAK PT PUTRA SEJAHTERA PIONERINDO (PT PSP TBK) DI MEDAN
  295. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA
  296. KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN THD EKSEKUSI JAMINAN DLM KEPAILITAN
  297. BATALNYA SUATU AKATA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DLM RUTAN (ANALISI KASUS PUTUSAN MA RI NO 3641/K/PDT)
  298. TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DLM KEPAILITAN
  299. PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KAB. KARANGANYAR
  300. KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HARTA BAWAAN ISTERI TERHADAP HUTANG SUAMI DG JAMINAN HARTA BERSAMA (SK PUTUSAN NO.295/PDT/G/2001/PN MDN)
  301. PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG
  302. PELAKSANAAN PERJANJIAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DG RADIO SIARAN SWASTA DI SEMARANG
  303. HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DLM HUKUM WARIS ADAT DI KAB. PACITAN JAWA TIMUR
  304. PENERAPAN PASAL-PASAL KUH PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DI DLM AKTA NOTARIS
  305. PENYELESAIAN MASALAH KERJASAMA PEMEGANG HAK MILIK DG PT TRI AGUNG SARANA TUNGGAL DLM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI AYU DI KAB. TEGAL
  306. PEMBERIAN KREDIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YG OBYEKNYA TANAH DG STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT BANK BRI CAB. TEGAL
  307. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DG PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH MANDIRI CAB. PONTIANAK
  308. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BALI
  309. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAD BAIK DLM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEKSI
  310. TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YG DITIMBULKAN
  311. KEBIJAKAN PENGAKUAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN
  312. ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN DALM PENGELOLAAN REKSA DANA DI PASAR MODAL INDONESIA
  313. EFIKTIFITAS JAMINAN PERSEORANGAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB. PEMUDA
  314. AKIBAT HUKUM PEMINJAM NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHAN MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 TH 2003 DI PEMERINTAHAN PROP JATENG
  315. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DG JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB PEMBANTU KLEWER SURAKARTA
  316. PELAKSANAAN KOPMENKOP DAN UKM NO 98 TH 2004 TTG NOTARIS PEMBUATAN AKTA KOPERASI KAITANNYA DLM PEMBUATAN AKATA KOPERASI OLEH NOTARIS DI SEMARANG
  317. PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DI KAB. AMBARAWA BERDASARKAN PP NO 28 TH 1977
  318. STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KEC. SELO KAB. BOYOLALI
  319. PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WARNET SBG PENGGUNA AKHIR DG MICROSOFT INDONESIA DI HUBUNGKAN DG UU NO 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA
  320. KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG
  321. KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DLM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA
  322. ASPEK-ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA
  323. KEDUDUKAN SETANA NYEBURIN DLM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1 TH 1974)
  324. KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN
  325. PENGERTIAN UTANG DLM KASUS KEPAILITAN (STUDI ANALISIS YURIDIS BERKAITAN DG UTANG DLM KEPUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA)
  326. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
  327. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBASAN HAK TANGGUNGAN DO PT BRI PERSERO TBK CABANG BATANG
  328. KEBIJAKAN FORMULA PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
  329. PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG
  330. PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KABUPATEN KEBUMEN
  331. ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
  332. HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)
  333. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
  334. PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)
  335. KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN KAJIAN PUTUSAN P.A SEMARANG
  336. EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN JEPARA
  337. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERILAKU USAHA WARALABA DI KOTA SEMARANG
  338. PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA SELATAN DI KOTA PALEMBANG
  339. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TATENBAAN (SK DI KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA)
  340. FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA MAGELANG
  341. TINJAUAN YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORINED CONSENT) DI BANGSAL PENYAKIT DALAM RSUP DR KARIYADI SEMARANG
  342. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI PT BUKIT SENTUL CITY DI BOGOR
  343. REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (SK PADA STASIUN TV SWASTA LOKAL DI KOTA SEMARANG)
  344. PELAKSANAAN PEMBUATAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG OLEH NOTARIS DI KOTA SEMARANG
  345. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (SK PADA PT BANK MEGA TBK CABANG BAMJARMASIN)
  346. ASPEK HUKUM GO PUBLIK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON INVESTOR DAN EMITEN)
  347. TANGGUNGJAWAB NOTARIS DAN PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 1440.K/PDT/1996)
  348. KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK
  349. PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI PAKSA PROTIKARA DI WILAYAH SURAKARTA
  350. PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI BEKASI
  351. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN P.T WOM FINANCE CABANG PEKANBARU
  352. TINJAUAN HUKUM KEKUATAN SERTIFIKASI TANAH DAN KAITANNYA DG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH (SK DIKANTOR PERTANAHAN DI KOTA LUBUK LINGGAU
  353. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBERDAYAAN ASSET DAERAH (UP3 AD) KAB. PEMALANG
  354. PENYELESAIAN KREDIT MACET YG DIIKAT DG HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA SELATAN DI PALEMBANG
  355. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DLM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDY KASUS DI KEL SESETAN KEC. DENPASAR SELATAN KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)
  356. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PENDAFTARAN TANAH DI KAB. KUDUS PROP JAWA TENGAH
  357. ANALISIS THD PRAKTEK KEWENANGAN NOTARIS DLM PROSES PEMBUATAN AKTA YG BERKAITAN DG PERTANAHAN DI KAB. TEGAL DITINJAU DR UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS
  358. PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI PT AKSES (PERSERO) CAB. UTAMA SEMARANG
  359. TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO 01/A.P/2007/P.N NIAGA. SMG TTG PERKARA ACTION PAULIANA DLM KEPAILITAN
  360. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)DLM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
  361. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA (GONO-GINI)DLM PRAKTEK DI PA BANDAR LAMPUNG
  362. PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DLM KASUS PERCERAIAN (SK PERKARA NO 340/PDT.G/2007 PA BEKASI)
  363. PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UU NO 34 TH 2000 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 18 TH 1997 TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
  364. PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM SECARA SPORADIK DI KEC. PAUT KOTA PADANG
  365. KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DLM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG
  366. PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DLM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
  367. PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 15 AYAT 2 HURUF UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAB NOTARIS (SK DI SITUBONDO)
  368. KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIIL SBG ALAT BUKTI DLM PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN FIDUSIA (SK NO 259/PDT.G/1994/PN. SMG)
  369. TINJAUAN YURIDIS THD MASALAH PELEPASAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI TANAH KEPUNYAAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA JAYAPURA (SK PERKARA NO 91/PDT.G/2001/PN JPR JO NO 34/PDT/2002/PT IRJA)
  370. PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG
  371. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DLM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE AGREEMENT) DI BIDANG PENDIDIKAN (SK DI LEMBAGA BIMBEL PRIMAGAMA)
  372. PELAKSANAAN HAK PERWALIAN ANAK APABILA TERJADI PERCERAIAN
  373. PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH PA KOTA PADANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.173/PDT.G/2006/PA.PDG DAN PUTUSAN NO.15/PDT.G/2007 PA PDG)
  374. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. PADANG (2008)
  375. EKSISTENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DLM USAHA AL-MUDHAROBAH DI BANJARMASIN
  376. BENTURAN KEWENANGAN URUSAN PERTANAHAN DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM AGRARIA (STUDI KASUS DI SUMATRA BARAT)
  377. TINJAUAN FORMASI NOTARIS DI SUMATRA BARAT (KAJIANHUKUM PASAL 22 NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS)
  378. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DAN AKTA NOTARIS TERHADAP TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI DI KOTA MAKASAR
  379. HIBAH DAL PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DG PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN
  380. KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN
  381. STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALDG MENGGUNAKAN MEDIA KONSILIASI DAN MEDIASI DI KOTA YK
  382. TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) DAN PIHAK INSTALATIR TERHADAP KONSUMEN LISTRIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (PJBTL) DI KOTA MAKASAR
  383. HUBUNGAN PERSEPSI BIDAN TTG ETIKA PROFESI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BIDAN DG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN DI RSUD SLEMAN
  384. KEDUDUKAN DAN PERANAN BANJAR DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KABUNAN TABANAN
  385. ASPEK HUKUM PEMBUBARAN /LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING
  386. PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN
  387. KETENTUAN-KETENTUAN TTG ALIH TEKNOLOGI DLM HUBUNGANNYA DG USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT COCACOLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH SEMARANG
  388. GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK THD MEREK TERDAFTAR YG DIDAFTARKAN ATAS DASAR ITIKAT BURUK
  389. ANALISIS PENGARUH FAKOR-FAKTOR KESUKSESAN PRODUK BARU DLM MENCIPTAKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN
  390. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO 20 TH 2000 JO UU NO 21 TH 1997 TTG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
  391. EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI
  392. PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG
  393. SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DLM PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 199/PDT.G/2005/PN.SMG)
  394. PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN
  395. KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA THD HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
  396. AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YG BERPINDAH AGAMA DLM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI
  397. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YG DIJAMIN DG HAK TANGGUNGAN DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANDANARAN SEMARANG
  398. HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YG MEMPUNYAI STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA
  399. PERBANDINGAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PULAU BATAM DG ORANG ASING DI NEGARA MALAYSIA
  400. AKTA PENGAKUAN HUTANG DLM PRATEKNYA DI WILAYAH KAB. KARANGANYAR
  401. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAKK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DLM JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA SEMARANG
  402. PEMBEBASAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT SICRAD PRODUCE TBK)
  403. PRAKTEK PENYIMPANGAN DLM PERMOHONAN PENGESAHAN YAYASAN SBG BADAN HUKUM YG MENGGUNAKAN NAMA ASING
  404. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. BONANG KAB. DEMAK
  405. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PN SEMARANG)
  406. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG DLM PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN DG DANA APBD (STUDI DI PEMERINTAH KOTA PADANG)
  407. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT YG BERASAL DR PEWARISAN DI KRC. WIRADESA KAB. PEKALONGAN
  408. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.CAB. TANGERANG
  409. ASPEK HUKUM PEMBUBARAN/LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING
  410. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM TRANSAKSI LETTER OF CREDIT APABILA TERJADI NON AKSEPTASI OLEH BANK PENERBIT (ISSVING BANK)
  411. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT SISTEM FIRST TO FILE BERDASARKAN UU NO 15 TH 2001 TTG MEREK (STUDI KASUS MEREK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MA NO 013 K/N/HAKI/2003)
  412. DEPOSITO PIHAK KE 3 SBG JAMINAN KREDIT PADA PT BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA CAB. MADIUN
  413. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 3 TH 2002 TTG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DLM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI PROP JAWA TENGAH
  414. TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DLM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN DI BUKIT INDAH REGENCI SEMARANG)
  415. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM
  416. PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR PROP BALI
  417. KEDUDUKAN PERKAWINAN MAMINANG ADAT MINANGKABAU MENURUT UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN
  418. ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI KAB. BATANGHARI
  419. FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGGULANGI MAL ADMINISTRASI
  420. PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KAB. ENDE DLM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BAIK
  421. INFORMED CONSENT TERHADAP BERLAKUNYA TRANSAKSI TERPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN
  422. AUTENTIFIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DLM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK SUATU KAJIAN NORMATIF THD PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DLM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA
  423. BEBESANAN : STUDI TTG PERKAWINAN ANAK-ANAK DI KARISEDENAN BANTEN 1900-1942
  424. KEDUDUKAN DAN PERANAN BANJAR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KAB. TABANAN
  425. IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BUOL MENURUT UU 32 TH 2004
  426. PERLINDUNGAN HUKUM PARA KREDITUR KONKUREN PADA PROSES KEPAILITAN
  427. UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH YG DIJAMINKAN DG HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL TBK JAKARTA
  428. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS TRANSAKSI TANAH DAN BANGUNAN DI KPP PRATAMA BEKASI SELATAN
  429. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YG KAWIN DG LAKI LAKI YG KASTANYA LEBIH RENDAH KAITANNYA DG HARTA PEMBERIAN DARI ORANG TUANYA PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK DI KEC. JONGGAT LOMBOK TENGAH NTB
  430. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL
  431. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUSIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN (STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK CAB. EMARANG PEMUDA)
  432. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DI BATALKAN ( STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PA SEMARANG NO. 910/ PDT.G/ 2004/ PA SM DAN PUTUSAN PTA SEMARANG NO 91/ PDT.G/ 2005/ PTA.SMG SERTA PENETAPAN PN SEMARANG NO 23/ PDT.P/ 2006/ 2006/ PN SEMARANG)
  433. KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER ( STUDI KASUS PUTUSAN NO 60/PDT.P/2008/PA JEMBER)
  434. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS
  435. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PN SEMARANG
  436. PERJANJIAN KAWIN YG DIBUAT DLM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DG WARGA NEGARA ASING DI KOTA SEMARANG
  437. KEWENANGAN NOTARIS DALM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN
  438. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) THD OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO 54/PDT/G/1999/PN.PT DI PN PATI)
  439. PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH KPR BTN BAGI DEBITUR BARU MELALUI ALIH DEBITUR PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSRO) KANTOR CABANG PALANGKARAYA
  440. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUCIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN ( STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. SEMARANG PEMUDA)
  441. PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR
  442. KEWENANGAN NOTARIS DLM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN
  443. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KAB PATI
  444. IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKONYA DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI PERBANKAN SYARIAH CABANG MATARAM)
  445. PERCERAIAN YG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI ( STUDI KASUS DI PA SURAKARTA)
  446. PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 6 UU NO 6 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERIKUT BENDA BENDA YG BERKAITAN DG TANAH DI PT BANK UOB CAB GREEN GARDEN JAKARTA BARAT
  447. PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP BARANG BARANG JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MULTI PARAMINDO DI KOTA TANGERANG
  448. TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN ANTARA BANK DG NASABAH PENYIMPANAN DANA TABUNGAN DAN DEPOSITO DI PROP DIY
  449. MERGER BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YG DITIMBULKANNYA (STUDI KASUS MERGER ANTARA BANK ARYA PANDU ARTA DAN BANK SURYA NUSANTARA)
  450. EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDICIA YG TIDAK DIDAFTARKAN DI PD BPR BKK BANJARHARJO KAB. BREBES
  451. PENYELESAIAN KREDIT MACET DG JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK NAGARI BPD SUMATRA BARAT CAB. LUBUK BASUNG
  452. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PEMEGANG KARTU KREDIT DI BANK LIPPO YK
  453. PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENYINGKAPI BENTUK-BENTUK PENYIMPANGAN FIDUCIARY DUTY DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT YOGYA ALAM LESTARI)
  454. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERAS PADA PERUM BULOG KENDARI
  455. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA STAND PADA MALL GRAHA TATA CEMERLANG MAKKASAR
  456. TINJAUAN TENTANG SOCIALISERING PROCESS PADA HUKUM PERBURUHAN DALAM ASPEK KEBIJAKAN PENGUPAHAN
  457. PENENTUAN KEADAAN INSOLVENSI DALAM PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
  458. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENAMBUNG PADA BANK TERLIKUIDASI
  459. PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN SLEMAN
  460. PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KABUPATEN BANYUMAS
  461. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KLAIM ASURANSI KERUGIAN AKIBAT HURU-HARA
  462. TINJAUAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN DAN KESULITAN PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA (SUMIR)DALAM PERKARA KEPAILITAN
  463. FUNGSI LEMBAGA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DIKABUPATEN MAGELANG
  464. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KETENTUAN KONTRAK STANDAR PEMBERIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MOJOKERTO
  465. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BERKAITAN DENGANN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BPR DANAGUNG RAMULTI
  466. PENERAPAN PPAT DAN KANTOR PERTANAHAN N DALAM PEMUNGUTAN BPHTB SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
  467. HAK UJI MATERIAL TERHADAP PERATURAN-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG
  468. TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI PROFESI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI INSTITUSI HUKUM
  469. PERAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS PADA PERUSAHAAN DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PABRIK GULA PT MADUKISMO)
  470. BEA LELANG SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN LELANG AMAL BERDASARKAN KEP. MENTERI KEUANGAN NO 304/KMK.01/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
  471. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN NAMA GRUP MUSIK DI INDONESIA
  472. OPTIMALISASI PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI PENYELENGGARAAN SMALL CLAIM COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
  473. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK BERKEPENTINGAN ATAS AKUISISI DAN KONVERSI PT. BANK JASA ARTA SERTA PEMISAHAN (SPIN-OFF) UNIT USAHA SYARIAH OLEH PT. BANK BRI (PERSERO) TBK
  474. UPAYA REKLAMASI PADA AREAL BEKAS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KAB KATINGAN PROP KAL-TIM
  475. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD BANK BPR BKK) SEMARANG TENGAH
  476. PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS CV TUMBUH MANDIRI JAYA)
  477. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LAYANG (FLY – OVER) KOTA PALEMBANG
  478. PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAHKARENA JUAL BELI SESUDAH PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)
  479. PROSES TUKAR GULING TANAH DESA DAN TANAH BENGKOK UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PLAMONGAN INDAH (STUDI KASUS DI DESA BATUSARI MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)
  480. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN
  481. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO, 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KAB. KAMPAR PROP. RIAU
  482. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDASAN PACU BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN (SMB) II PALEMBANG
  483. PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA PPAT YANG DIBUAT SEBELUM BERLAKUNYA PP NO. 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA
  484. RAGAM PELANGGARAN SOFTWARE ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI KASUS POLDA JATENG)
  485. LETTER OF CREDIT DALAM PERBANKAN SYARIAH(TINJAUAN YURIDIS ATAS APLIKASI KONTRAKTUAL LETTER OF CREDIT DI BANK MUAMALAT INDONESIA)
  486. SUDDHIWADHANI SEBAGAI SYARAT DALAM PEKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS PERKAWINAN ANTAR UMAT HINDU DENGAN HINDU DENGAN UMAT NON HINDU DI DESA SUMBER KIMIA, KEC GEROKGAK, KAB BULELENG)
  487. KETAATAN MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KEC BATULAYAR KAB LOMBOK BARAT
  488. TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA-AKTA YANG TELAH DIBUATNYA JIKA TERJADI SENGKETA
  489. AKIBAT HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DILAKUKAN SECARA LANGSUNG MELALUI JUAL BELI (STUDI KASUS PEMBELIAN TANAH HM OLEH PEMKAB SAMBAS UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH
  490. KEDUDUKAN PEMEGANG HAK DAN KEKUATAN SERTIPIKAT ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 13/PK/TUN/2010)
  491. PERGESERAN TANGGUNGJAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP ANAK KEMENAKAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU PADA MASYARAKAT PADANG PARIAMAN KOTA JAMBI
  492. PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK (STUDI KASUS LAGU LAKSAMANA RAJA DI LAUT)
  493. TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET ATAS PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) YANG DIGUNAKAN
  494. KAJIAN TENTANG KERJASAMA PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) DALAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN SENTRAL PASAR RAYA PADANG)
  495. AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DAN PEMBERIAN TANGGAL BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN YANG MELEWATI BATAS WAKTU DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT
  496. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE KOTA MAKASSAR
  497. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN SEBAGAI PENGANGKUT DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR
  498. PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU JUAL BELI PERUMAHAN DI DENPASAR PROP BALI
  499. PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DALAM AKTA NOTARIS
  500. PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI POLSEK TEGALREJO YOGYAKARTA
  501. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI POLTABES YOGYAKARTA
  502. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI WATES
  503. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA
  504. KAJIAN TERHADAP PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA
  505. PELAKSANAAN PENDAFTARAN APHT YANG DIDAHULUI SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PPAT YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR WILAYAH KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO(STUDI KASUS NOTARIS PPAT X DAN Y DI PURWOREJO)

Contoh tesis hukum kode O (HARDCOPY).

  1. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003
  2. UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004
  3. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003
  4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005
  5. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004
  6. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE
  7. IMPLEMENTASI KONVENSI KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINGDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
  8. PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI
  9. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS
  10. PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
  11. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KECAMATAN TEMINABUAN KABUPATEN SORONG
  12. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
  13. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
  14. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA
  15. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
  16. STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURABAYA
  17. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
  18. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU
  19. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
  20. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAPD HARTA PENINGGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR
  21. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996
  22. TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DI BUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
  23. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
  24. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN( STUDI DI POLRES WONOSOBO)
  25. PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
  26. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
  27. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
  28. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBYEKNYA
  29. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  30. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
  31. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA, 03
  32. PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 03
  33. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
  34. PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI, 06
  35. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
  36. HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07
  37. PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS, 07
  38. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG TIMBUL KARENA ADANYA PEMBAGIAN WARISAN, 04
  39. TINJAUAN YURIDIS PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DI KOTA SEMARANG, 05
  40. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG, 05
  41. PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMANNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI, 06
  42. JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG, 07
  43. PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM, 06
  44. WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG, 06
  45. PERANAN BADAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 38 TAHUN 1999, 05
  46. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA), 04
  47. JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07
  48. PEMBENTUKAN BALAI LELANG SEBAGAI UPAYA PEDAYAGUNAAN LELANG DI INDONESIA, 07
  49. PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  50. PENGGUNAAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA, 07
  51. PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, 08
  52. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, 07
  53. PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG, 07
  54. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA, 07
  55. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI, 07
  56. PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE CABANG SEMARANG, 06
  57. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, 04
  58. EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI, 07
  59. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG), 07
  60. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEAN KABUPATEN SEMARANG
  61. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG, 07
  62. PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KABUPATEN JEPARA, 07
  63. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 126/PDT.G/2003/PN.CBN), 08
  64. KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
  65. PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN ASAL HAK BARAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, 05
  66. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO, 07
  67. PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, 05
  68. PELAKSANAAN PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DI DENPASAR
  69. PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK NIAGA TBK CABANG BANDUNG, 07
  70. KAJIAN HUKUM TENTANG POLIGAMI DAN PERMOHONAN POLIGAMI YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG, 07
  71. PELAKSANAAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  72. PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN, 07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *