Contoh Contoh Skripsi Hukum Perdata

By | November 27, 2015

  1. ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KUD DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT (2002)
  2. PENGHAPUSAN KANTOR DEPARTEMEN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KAB. DATI II SLEMAN  (2002)
  3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KETENAGA LISTRIKAN PADA PT. PLN (PERSERO) APS YK (2003)
  4. PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA MADYA YK (2002)
  5. AZAS KEADILAN DALAM HUKUM PAJAK DALAM PEMERATAAN PENDAPATAN PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA (1999)
  6. PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK YATIM OLEH PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH DI KODYA DATI II YK (1997)
  7. GUGATAN PENYALAHGUNAAN IZIN PEMOTONGAN HEWAN DAN PENGIRIMAN DAGING UNTUK KEPERLUAN EKSPOR (STUDI KASUS : DI PT ABILOWO INDUSTRIES SALATIGA) (2001)
  8. TINJAUAN LATAR BELAKANG DAN ASPEK YURIDIS POLIGAMI BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM DI KAB SUKOHARJO
  9. PERANAN KOMISI AMALAT DAERAH DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEMBANGUN INDUSTRI
  10. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANGMANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO 55 TAHUN 1993 (2004)
  11. ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KAB. DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI KAB GUNUNGKIDUL)
  12. PELAKSANAAN PERJANJIAN AJAK PIUTANG DI DKI JAKARTA
  13. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KETENAGA LISTRIKAN PADA PT. TELKOM (PERSERO) APJ YK (2003)
  14. PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CAB. SEMARANG (2001)
  15. PELAKSANAAN ASURANSI WISATAWAN OLEH PT. JASA ASURANSI PUTERA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2001)
  16. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MERK DAGANG TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MERK DI INDONESIA (STUDI KASUS MERK DAGANG NIKE) (2002)
  17. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK TEKS PADA BANK INDONESIA DI DIY (2001)
  18. TANGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM MENYANGKUT DENGAN JASA ANGKUTAN TRAVEL “STUDI PENELITIAN PT. ISMAH PETA WISATA INDONESIA YK DAN PT MINA TRAVEL YK (2001)
  19. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER KEPADA PARAMEDIS (TENAGA PERAWAT) DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI DI RS TK II 05, 05 DI DR. SOEPRAOEN MALANG) (1994)
  20. ASPEK YURIDIS SCRIPIESS TRADING (PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT ) DI BEJ BERKAITAN DENGAN MEKANISME BERALIHNYA HAK ATAS SAHAM   (2002)
  21. PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUM PEGADAIAN CAB. PRAMBANAN (2001)
  22. PELAKSANAAN POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 THN 1974 DI KAB. KULONPROGO (2001)
  23. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENAYANGAN IKLAN PT. TELEVISI FORMASI INDONESIA DENGAN BIRO IKLAN DI DKI JAKARTA (2005)
  24. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KODYA YK (1999)
  25. PERUBAHAN STATUS PERUMTEL MENJADI PT. PERSERO TELKOM INDONESIA (TBK) DAN PERMASALAHANNYA (2002)
  26. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG PASIR PUTIH KAB. SITUBONDO (2004)
  27. PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN NIAGA (2001)
  28. PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WALI ADAT DI KEC. KETANDAN KAB. KLATEN (1987)
  29. TANGGUNGJAWAB KOMISARIS SELAKU PENGURUS PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PERSEROAN DAN PIHAK KETIGA (SUATU STUDI DI PT. HUMPUS BARU TAMA SURAKARTA) (1995)
  30. PERMASALAHAN PENINGKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA (1991)
  31. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT DI KEC. SEKAYU KAB. MUGA SUMATERA SELATAN (1991)
  32. PENGARUH PEMBAGIAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. SLEMAN  (2003)
  33. EFEKTIFITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK  (2000)
  34. SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340 DAN 351 KUHP DI WILAYAH KAB DATI II SUMENEP MADURA (2004)
  35. PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PEMBANGUNAN DIY (2004)
  36. PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA PT. VIRGO TOUR DAN TRAVEL DI YK (2004)
  37. PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KODYA YK (2004)
  38. PERANAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP UPAYA KONSERVASI DAN REHABILITASI HUTAN BAKAU DI PANTAI UTARA KAB. PEMALANG JATENG (1996)
  39. UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKANTORAN (KAJIAN DI KOTA JAYAPURA) (2002)
  40. PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 10 PP NO. 24 TAHUN 1997 DI KAB. KULONPROGO (2000)
  41. PENERAPAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI DARI SUATU PERJANJIAN ARBITRASE MENURUT KETENTUAN KONVENSI NEW YORK 1958 (SUATU STUDI PT. TEMPO DENGAN PT ROCHE) (2000)
  42. EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KEC. MERGANGSAN YK (1989)
  43. PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH BENDA BERGERAK DI DIY (1989)
  44. PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1974 DAN PERMASALAHANNYA DI KEC. GURAH KAB. KENDARI (1989)
  45. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DEALER CAHAYA MOTOR KAB. BREBES (2003)
  46. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEKERJA (STUDI DI PERUSAHAAN TEGEL RAMAJAYA TULUNGAGUNG) (1987)
  47. BEBERAPA MASALAH TENTANG JUAL LEPAS DENGAN PANJAR SESUDAH BERLAKUNYA UUPA DI KEC. GUMUH KAB KEDIRI (1990)
  48. PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP KARYAWAN (SUATU STUDI DI PT BITRATEX INDUSTRIAL CORPORATION) (1991)
  49. WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (SUATU STUDI DI KEC. BULULAKIANG KAB. MALANG) (1981)
  50. PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL GADAI TANAH PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA UUPA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB. KLUNGKUNG) (1992)
  51. PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG YANG MENJADI JAMINAN KREDIT DARI BANK RAKYAT INDONESIA MALANG (1992)
  52. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK JUAL BELI RUMAH KPR BTN YANG BELUM LUNAS OLEH USER KEPADA PIHAK LAIN DI KODYA DATI II BLITAR (STUDI KASUS DI KEL. KEPANJEN LOR BLITAR) (1992)
  53. TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA HOTEL TERHADAP BARANG BAWAAN TAMU ( STUDI PADA HOTEL KARTIKA WIJAYA KEL. BATU KAB. MALANG) (1992)
  54. PERJANJIAN SEWA TANAH SAWAH PERTANIAN UNTK TANAMAN TEBU (STUDI DI DESA PALEM KEC. KARANGREJO KAB. MAGETAN ) (1992)
  55. PERJANJIAN JUAL BELI BUAH –BUAHAN SECARA PARTAI DAN PERMASALAHANNYA (STUDI DI PASAR BESAR MALANG) (1993)
  56. PRAKTEK PEMBEBANAN KERUGIAN ATAS HILANGNYA SUATU KENDARAAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI PRIMA MOTOR MALANG) (1993)
  57. ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN SURAT MELALUI POS (STUDI DI PERUM POS DAN GIRO MALANG) (1993)
  58. TINJAUAN YURIDIS SURAT WASIAT UMUM DAN PERMASALAHANNYA (1993)
  59. PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG) (1995)
  60. JANJI SEWA (HUUR BEDING) TERHADAP BARANG JAMINAN HIPOTIK DAN PERMASALAHANNYA (SUATU STUDI DI BANK DUTA CAB. SURABAYA) (1990)
  61. PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) UNTUK MENINGKATKAN USAH DEBITUR DALAM PRAKTEK PERBANKAN (1991)
  62. MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS PENGUSAHA ANGKUTAN KAPAL PERAIRAN DARAT TERHADAP PEMAKAI JASA ANGKUTAN DI KALIMANTAN SELATAN (1995)
  63. TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA YANG DIJAMINKAN  UNTUK MENDAPATKAN KREDIT DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTERA BONDOWOSO (1995)
  64. PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN KREDIT BERDOKUMEN DI SEMARANG (2003)
  65. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BUKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO 8 THN 1999 TENTANG  ( STUDI PADA PERJANJIAN SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP. DIY) (2004)
  66. TANGUNGJAWAB KURATOR DALAM MENGELOLA HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA (2004)
  67. PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BADUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRAN DARI TIMOR TIMUR (2003)
  68. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS TAWANGMANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO. 55 TAHUN 1993 (2004)
  69. PENERAPAN AZAS NEBIS UN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI DI DIY (2001)
  70. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PEGAWAI NEGERI TRIJAYA DI KULONPROGO (2001)
  71. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYIMPANGAN IKLAN OBAT BEBAS DI KOTA YK PROP. DIY (2001)
  72. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI DIY (2001)
  73. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA (2005)
  74. TANGGUNG JAWAB LEISUR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV PRIMA COMPUTER YK) (2004)
  75. PENGENDALIAN AIR LIMBAH PG TASIKMADU TERHADAP KUALITAS AIR IRIGASI DI KEC. TASIKMADU KAB. KARANGANYAR (1998)
  76. PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG  (2004)
  77. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURAKARTA PASCA BERLAKUNYA UU NO 19 TAHN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (2006)
  78. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAYBRAT DI KEC. ALFAT KAB. ALFAT  SORONG SELATAN  (2006)
  79. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN DAERAH DI KAB. PROBOLINGGO (2005)
  80. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (2005)
  81. TINDAKAN NEGARA AUSTRALIA YANG MENOLAK MENERIMA PENGUNGSI TIMUR TENGAH UNTUK MEMASUKI WILAYAHNYA DIKITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 58 KONVENSI HUKUM LAUT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 1982 (UNC 105)  DENGAN PASAL 3 KONVENSI TENTANG STATUS PENGUNGSI 1954 (2002)
  82. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (2006)
  83. UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKOTAAN (KAJIAN KOTA JAYAPURA) (2002)
  84. PELUANG PENDAFTARAN BUAH SALAK PONDOH SEBAGAI PRODUK KHAS INDONESIA BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS (2005)
  85. PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YK DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL (2006)
  86. PENGANGKATAN ANAK INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KODYA YK (1994)
  87. PERANAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALAT PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNATIONAL BERDASARKAN UCP 1983 DI DAERAH SEMARANG DAN YOGYAKARTA (1991)
  88. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ATAS TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI PROYEK AJUDIKASI (STUDI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAAN KODYA DATI II MALANG) (1998)
  89. WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN CLEANING SERVICES ANTARA CV SADA DENGAN KANTOR POS DAN GIRO BESAR I YK (1994)
  90. TANGGUNG JAWAB SEKUTU PADA PERSEKUTUAN KOMANDITER DI YK (1994)
  91. PERANAN INTERNATIONAL COMMITE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG (2004)
  92. PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA MURAH BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM PERKARA WARIS TANAH DIPENGADILAN NEGERI YK DAN BANTUL (2004)
  93. STUDI KASUS PERADILAN BENTUK UPAH CV. CAHAYA MAS MENJADI PT. FLORASINDO ABADI UTAMA DI RIAU (2003)
  94. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN IKLAN DAN BROSUR PERUMAHAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN DI DIY (2006)
  95. SEKURISASI ASET DAN KONSTRUKSI HUKUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN (2006)
  96. UPAYA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DALAM MENDORONG PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA (2006)
  97. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT IKLAN MEDIA CETAK YANG MENYESATKAN DI DIY  (2006)
  98. PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI TAKAFUL UMUM JAKARTA (2006)
  99. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RAHASIA DAGANG DI KAB. SLEMAN (2006)
  100. TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM KONTRAK KERJA PEKERJAAN SIPIL PROYEK PLTA SIPAH SIHAPARAS DI TAPANULI TENGAH (2003)
  101. EKSISTENSI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY) DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN INTERNATIONAL  (2005)
  102. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN (2006)
  103. BERACARA SECARA PRODEO DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI YK DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN (2000)
  104. IMPLEMENTASI UU NO. 7 TH 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PUBLIK YK DUA (2006)
  105. PENYELESAIAN KASUS PERSAINGAN USAHA PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) SETELAH BERLAKUNYA UU NO 5 TH 1999 (STUDI KASUS DI KANTOR KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI JAKARTA PUSAT) (2001)
  106. PERANAN KEBIJAKAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG DI BIDANG NON JUSTISIAL DALAM MENDUKUNG KETERLIBATAN HUKUM DI PROP. DIY (2006)
  107. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (2006)
  108. KOMPETENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH)  (2006)
  109. PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERSENJATAAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK NEGARA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI / SELF DEFENSE BERDASARKAN PASAL 51 PIAGAM PBB (2005)
  110. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK DI SUATU WILAYAH NEGARA (2005)
  111. PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH IRAQ TERHADAP PEMERINTAH MESIR SETELAH TERJADINYA PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN DUBES MESIR UNTUK IRAQ DI BAGHDAD IRAQ (2005)
  112. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN PERSERO (2006)
  113. PELAKSANAAN PERJANJIAN PERAWATAN SAKIT JIWA DI RS GHRASIA YK (2006)
  114. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP IKLAN SEBAGAI SARANA PROMOSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (2005)
  115. PERJANJIAN PEMBORONGAN PENATAAN RUANG KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KAB. BANTUL ANTARA CV. CANDISARI DENGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DIY (2005)
  116. TINJAUAN TENTANG KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CAB. YOGYA (2003)
  117. PELAKSANAAN PERJANJIAN PELAYANAN JASA KESEHATAN ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RSUD YK (2006)
  118. ARISAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KITAB UU HUKUM PERDATA PADA ASLI MOTOR DI DAERAH KAB. GUNUNGKIDUL (2005)
  119. TINJAUAN PENATAAN HUKUM PABRIK TEKSTIL PT. COLOMBO KUDUS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR (2000)
  120. HUKUM PROGRESIF MENURUT SATJIPTO RAHARDJO SEBAGAI PARADIGMA ALTERNATIF BAGI LEMAHNYA PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA (SEBUAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM) (2006)
  121. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN USAHA DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA (STUDI KASUS PADA PT. SARANA YK VENTURA) (2002)
  122. PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENATAAN TATARUANG KAWASAN KHUSUS MALIOBORO DI KOTAMADYA YK (2002)
  123. PENERAPAN DENDA PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 18 TH 2000 DI KOTA YK (2001)
  124. TOLOK UKUR MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO 07 / MEREK 2001/ BN NIAGA JAKARTA PST (2006)
  125. KRITERIA PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET DALAM MENENTUKAN RUANG LINGKUP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT) (2005)
  126. PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENATAAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS KAWASAN JLN. MALIOBORO YK) (2005)
  127. PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA  (2006)
  128. PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) PAJAK BUMI BANGUNAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN (2006)
  129. PENERAPAN ASAS ACCESIE DAN HORIZONTALE SEHERDING DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH  (1991)
  130. PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (DISCLOSURE) DALAM RANGKA PENAWARAN OBLIGASI PERUSAHAAN TERCATAT DI BES
  131. PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING PADA PT BANK BNI PERSERO TBK DALAM EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (STUDI KASUS) (2004)
  132. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN-TAWANGMANGU MENURUT KEPRESS NO 55 TAHN 1993 (2004)
  133. PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (DISCLOSURE) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI PERUSAHAAN TERCATAT DI BES (2006)
  134. PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL DALAM SENGKETA BERSENJATA NON INTERNATIONAL DI INDONESIA (2002)
  135. PEMBAYARAN SUATU TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN WESEL DAN CEK DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI DIY (1991)
  136. TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN UPAH MINIMUM TENAGA PADA PT. INDO ACIDATAMA KAB DATI II KARANGANYAR (1994)
  137. TINJAUAN PERBEDAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN DI KODYA YK (1997)
  138. PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA YK (2005)
  139. PELAKSANAAN PERCERAIAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1974 DI DAERAH PASIR PANGARAYAH KAB DATI II ROKALI HULU RIAU (2000)
  140. PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI PD. BPR BKK BLORA KOTA CAB. JEPON) (2000)
  141. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DI BPR SWADARMA KASIHAN KAB. BANTUL  (2004)
  142. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CAB YK SUDIRMAN (2006)
  143. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (KASUS PEMAKAIAN GAS ELPIJI) (2003)
  144. DAMPAK PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA PARA ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM” TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-AUSTRALIA (2006)
  145. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAYBRAT DI KEC. ALFAT KAB. SORONG SELATAN (2006)
  146. PROSES PEMBERIAN IJIN USAHA RESTORAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KAB. SLEMAN (2003)
  147. PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (2007)
  148. EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA DI YK (2006)
  149. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA ATM BERSAMA PT. BANK AGRONIAGA TBK JAKARTA (2007)
  150. PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PLN DENGAN KONSUMEN DI PT PLN (PERSERO) UPJ WONOSARI
  151. PERANAN KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI ADVOKAT SEMENTARA (STUDI TENTANG FUNGSI DAN KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT MENURUT UU NO 18 TAHUN 2003)
  152. TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS DI RS PANTI RAPIH YK) (2006)
  153. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TINDAKAN PERSALINAN DENGAN OPERASI CAESAR
  154. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM UU RI NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (2004)
  155. ASPEK KEPENTINGAN SOSIAL DALAM UU RI NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (2004)
  156. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BADAN KREDIT KECIL DI BANJARNEGARA
  157. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TELAH KADALUARSA DI DIY
  158. TANGUNGJAWAB PT. ANTAR PENJURU INDONESIA ATAS PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG DI DIY
  159. KONTRIBUSI SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF
  160. POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA
  161. KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA EKSENERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) (2006)
  162. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. HERONA EKSPRES YK (2006)
  163. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNATIONAL DI DARFUR  (2006)
  164. PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (2007)
  165. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PADA PT. ARMADA FINANCE MAGELANG (2005)
  166. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KOMODITAS PERTANIAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (2007)
  167. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIA PADA PT. MULTINDO AUTO FINANCE DI DAERAH KOTA JAKARTA (2007)
  168. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI DALAM PERDA DAGANG PASAR BEBAS (2001)
  169. PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK MENURUT UU NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (2006)
  170. PERANAN DINAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB SUKOHARJO (2007)
  171. PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENGELOLAAN KEUANAN DAERAH DI KAB SLEMAN (2006)
  172. KEBIJAKAN PENTARIFAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM BISNIS (SUATU KAJIAN YURIDIS) (2007)
  173. PERJANJIAN KREDIT PEMILIK RUMAH (KPR) PADA PT BTN (PERSERO) KANTOR CAB. KENDARI DI KOTA SULTENG (2007)
  174. PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG PERTEMUAN MANDALA BAKTI WANITATAMA DITINJAU DARI KUHP DI DAERAH KAB. SLEMAN (2006)
  175. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CAB SEMARANG (2003)
  176. IMPLIKASI / PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO 1997 OLEH AS TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVERSAL STOCKHOLM DECLARATION 1972 (2006)
  177. PENERAPAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO 6/18/DPNP TANGGAL 20 APRIL 2004 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA AKTIVITAS PELAYANAN JASA BANK MELALUI INTERNET (INTERNET BANKING) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENYELENGGARA INTERNET BANKING DAN BAGI NASABAH (2007)
  178. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN IKLAN OBAT-OBATAN DI SURAT KABAR (2004)
  179. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI SELULER (STUDI KASUS PADA PENGGUNA JASA PRO XL DI YK) (2003)
  180. IMPLEMENTASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN NEGARA DI BUKIT MENOREH KULON PROGO DIY DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (2004)
  181. PENEGAKAN HUKUM UU NO 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA SUMBAWA KAB. BANYASIN SUMATRA SELATAN (2007)
  182. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK DAN SINKRONISASINYA BERDASARKAN BAGIAN DARI ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK (2007)
  183. PERANAN PEMERINTAH DAERAH YK DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROP. DIY NO 5 TAHUN 2004 TENTANG PENELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KOTA YK (KHUSUS MENGENAI FUNGSI TROTOAR TERHADAP HAK PENGGUNA JALAN) (2007)
  184. STUDI TENTANG BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KLAIM MALAYSIA DAN SINGAPURA DALAM MASALAH KABUT ASAP KEBAKARAN HUTAN DI PROP. RIAU PADA TAHUN 2006 (2006)
  185. PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL DI PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANGKAL BALAM BANGKA (2005)
  186. PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL PELABUHAN PANGKAL BALAM DI KOTA PANGKAL PINANG  (2005)
  187. JAMINAN KEPASTIAN HUKUM E FIUNG TERHADAP PELAPORAN SPT DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA (2007)
  188. PENERAPAN AZAS SEDERHANA , CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAM MUNGKID (2002)
  189. PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (STUDI TENTANG UU NO. 2 TAHUN 1999 DALAM UU NO. 25 TAHUN 1999) (2002)
  190. TINJAUAN PENERAPAN PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH MASALAH DENGAN MELALUI BANK INDONESIA (2008)
  191. ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA YK NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK (2008)
  192. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN INDUK PERUM DALUNG PERMAI DI KEC. KUTA UTARA ANTARA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KAB. BADUNG DENGAN PT. SANUR JAYA UTAMA (2006)
  193. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISE HAL TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE OLEH FRANCHISOR DI YOGYAKARTA  (2007)
  194. PELAKSANAAN PERUBAHAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SAPOY IRRIGATION SUB PROJECT ANTARA WASKITA – NK SACNA (JOINT OPERATION) DENGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (2008)
  195. PELAKSANAAN HUKUM DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA YK (2005)
  196. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI YK (2008)
  197. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BALIK PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN MERCHANT (2008)
  198. ANALISIS YURIDIS KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PROP. DIY (2009)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *